'Budi Arie di Pusaran Skandal Judi'

'Budi Arie di Pusaran Skandal Judi'

Dalam beberapa tahun terakhir judi marak menjelma secara daring atau dikenal dengan sebutan judi online alias judol. Ironisnya, aparatur pemerintahan dalam hal ini pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang harusnya memblokir ribuan situs judi online, justru “membina” alias tidak memblokir. Bisakah diusut tuntas ke semua yang terlibat?

Judi yang terhubung melalui jejaring telepon seluler, komputer, internet, dan sebagainya itu telah menghancurkan kehidupan masyarakat di Tanah Air. Pelaku yang menjadi korban judi online berdasarkan data pemerintah mencapai sedikitmya 2,37 juta penduduk.

Jumlah tersebut adalah yang terdeteksi yang telah dipetakan pemerintah. Data Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Rabu (19/6/2024), juga mengungkapkan dari total sekitar 2,37 juta penduduk Indonesia yang terindikasi main judi online, sebanyak 80 persen di antaranya adalah kalangan menengah ke bawah.

Pemerintah sendiri bakal memproses sekitar 5.000 rekening yang terindikasi judi online sesuai laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per Juni lalu. Sebanyak 4.000 hingga 5.000 rekening mencurigakan yang terindikasi judi online itu sudah diblokir.

Baru-baru ini, masyarakat kembali dikejutkan dengan mencuatnya skandal kasus judi online yang melibatkan belasan oknum pegawai Komdigi, yang dulunya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di bawah komando Budi Arie Setiadi sebagai menterinya. Selain mengejutkan publik, lebih dari itu menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan serta kepercayaan terhadap lembaga pemerintah.

Dengan penangkapan 11 pegawai Komdigi yang diterlibat melindungi lebih dari 1.000 situs judi online, perhatian masyarakat kini terfokus pada bagaimana seorang pegawai dapat memperoleh otoritas untuk melakukan tindakan tersebut.

Tentunya penyelidikan polisi tidak boleh berhenti sampai di sini. Artinya, perlu pemeriksaan lebih lanjut yang mengarah kepada pihak-pihak yang mungkin berada di balik kasus ini. Tak terkecuali, pejabat tinggi negara seperti menteri yang disinyalir ikut terlibat dalam perkara besar penyakit masyarakat ini.

Perubahan SOP dan Pertanggungjawabannya

Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mencermati perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Komdigi adalah salah satu aspek utama yang memungkinkan tersangka berinisial AK untuk mendapatkan kewenangan tinggi dalam tim pemblokiran konten.

Meski AK sebelumnya tidak lolos seleksi, SOP baru tersebut memberikan ruang bagi AK untuk menduduki posisi kunci dalam pengelolaan konten internet di Komdigi. Modifikasi SOP ini membuka celah yang memungkinkan wewenang disalahgunakan dan dijual kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bandar judi online.

Saat ini, penyidik dari Polda Metro Jaya tengah mendalami pembentukan SOP tersebut dan menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Namun, pertanyaan besar yang muncul adalah, siapa yang memberi izin perubahan SOP tersebut dan bagaimana pengawasan yang dilakukan?

Aliran dana judi online telah menjadi sorotan PPATK yang mencatat adanya transaksi senilai Rp155 triliun terkait aktivitas ilegal ini. Penyelidikan menunjukkan uang ini mengalir ke berbagai pihak, termasuk pelajar, mahasiswa, dan bahkan oknum aparat kepolisian.

Temuan PPATK juga memperlihatkan bahwa uang hasil dari aktivitas judi online ini mengalir ke 20 negara, dengan jumlah transaksi yang signifikan. Fakta bahwa dana hasil judi online dapat melewati batas negara menunjukkan jaringan ini tidak hanya kompleks, namun juga melibatkan kolaborasi lintas negara.

“Aliran dana yang masuk ke dalam negeri disinyalir masuk ke berbagai sektor. Temuan menunjukkan sejumlah rekening milik oknum polisi dan beberapa instansi lainnya ikut menerima uang dari aktivitas ini,” kata Achmad dalam keterangannya kepada Inilah.com di Jakarta, dikutip Minggiu (10/11/2024).

Menurut dia adanya arus dana ini mengindikasikan ada kerja sama dari dalam yang ikut menopang aktivitas ilegal tersebut, memberikan akses dan perlindungan kepada situs-situs judi online.

Fakta ini menegaskan perlunya tindakan tegas yang melibatkan audit menyeluruh terhadap rekening dan transaksi yang mencurigakan, terutama yang melibatkan pihak-pihak di pemerintahan dan penegak hukum.

Siapa yang Bertanggung Jawab dan Bahaya Pengawas Jadi Pelindung 

Tingginya angka aktivitas judi online di Tanah Air menunjukkan ada banyak faktor yang turut berperan dalam memfasilitasi jaringan ilegal ini. Kelemahan dalam regulasi dan penegakan hukum adalah salah satu alasan utama di balik kegagalan pemerintah memberantas judi online.

Achmad menilai meskipun ada regulasi yang melarang aktivitas perjudian di internet, kebijakan ini seringkali kurang efektif dalam implementasi. Rendahnya pengawasan membuat oknum di lembaga yang seharusnya bertanggung jawab justru memanfaatkan kesempatan untuk memperkaya diri.

Selain itu, teknologi yang dimiliki pemerintah saat ini masih sulit mengimbangi perkembangan pesat dalam dunia teknologi dan jaringan judi online. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, jaringan judi online mampu terus beroperasi di bawah radar pengawasan, terutama ketika pelindungnya adalah pegawai dari lembaga yang bertugas mengawasi. Ditambah lagi, adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat terhadap judi online, menjadikan bisnis ini semakin menguntungkan bagi para bandar.

Ketika pengawas yang bertugas memberantas judi online berbalik arah menjadi pelindungnya, risiko terhadap integritas lembaga pemerintah meningkat drastis. Kasus di Komdigi memberikan gambaran yang jelas akan bahaya ini. Publik menaruh harapan dan kepercayaan pada pemerintah untuk memerangi aktivitas ilegal seperti judi online. Ketika lembaga seperti Komdigi malah terlibat dalam perlindungan situs-situs judi, kepercayaan publik mulai pudar.

Masyarakat mulai mempertanyakan kemampuan pemerintah untuk menangani masalah serius ini. Pengawasan dan pengendalian yang seharusnya ada di Komdigi justru disalahgunakan untuk tujuan komersial ilegal, sehingga mengancam integritas lembaga yang sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum di dunia maya.

Periksa Pejabat Tinggi yang Terlibat

Investigasi dalam perkara ini harus mencakup semua pihak yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung, termasuk pejabat tinggi di Komdigi. Perubahan SOP yang memungkinkan pelaku utama kasus ini memperoleh wewenang tinggi seharusnya melalui prosedur yang jelas dan pengawasan yang ketat.

Pemeriksaan terhadap pejabat di level atas Komdigi, termasuk mantan Menteri Kominfo Budi Arie, menjadi langkah penting dalam memastikan transparansi dan integritas dalam penanganan kasus ini. Jika ada pejabat yang terbukti mendukung atau memfasilitasi perubahan SOP yang menguntungkan jaringan judi online, mereka harus dimintai pertanggungjawaban.

Pemeriksaan ini juga harus menyertakan pemeriksaan terhadap transaksi dan aset yang dimiliki pejabat terkait, guna mengidentifikasi kemungkinan adanya penerimaan dana dari aktivitas judi online.

Untuk menjaga independensi dan komitmen pemerintah dalam memberantas judi online, pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada pejabat atau aparat yang duduk di posisi strategis menerima dana hasil judi online. Langkah ini membutuhkan audit finansial yang mendalam dan pengawasan ketat terhadap semua transaksi pejabat terkait, terutama mereka yang memiliki peran dalam pengawasan dunia maya.

Jika ada pejabat yang terbukti menerima dana tersebut, pemberhentian dari jabatannya harus dilakukan sebagai bentuk tindakan tegas. Tindakan ini adalah langkah awal untuk membersihkan lembaga pemerintah dari pengaruh negatif yang berasal dari jaringan kriminal.

Komitmen pemerintah dalam memutus jaringan judi online ini sangat penting untuk menjaga moralitas dan integritas bangsa. Dengan penegakan hukum yang transparan, audit menyeluruh, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga audit, dan PPATK, semua pihak yang terlibat dalam jaringan judi online dapat diidentifikasi dan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal ini tidak hanya akan memperbaiki citra pemerintah, tetapi juga akan menanamkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga moral dan etika bangsa. Penangkapan sejumlah pegawai Komdigi yang terlibat dalam kasus judi online adalah langkah penting untuk mengatasi aktivitas ilegal yang mengancam integritas lembaga pemerintah.

Namun, penegakan hukum tak boleh berhenti pada pegawai level menengah saja. Pemeriksaan harus dilanjutkan hingga menyasar pejabat tinggi dan pihak lain yang memiliki kuasa atas perubahan SOP, persetujuan kebijakan, serta pihak yang diduga menikmati aliran dana dari jaringan judi online ini.

Achmad menggarisbawahi, pendekatan komprehensif, transparan, dan adil dalam penyelidikan adalah kunci untuk mengungkap kasus ini hingga ke akar-akarnya. Dengan demikian, praktik judi online di Indonesia dapat ditangani dengan baik, integritas lembaga pemerintah dapat terjaga, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa dipulihkan.

Dibekingi oleh Otoritas

Kriminolog Universitas Indonesia (UI), Josias Simon menyebut judi online sulit diberantas karena dalam beberapa hal bukan diberantas tapi malah dibekingi oleh otoritas yang semestinya bertanggung jawab. “Seperti mereka yang memiliki kewenangan, pendelegasian, dan penindakan-take down,” kata Josias kepada Inilah.com di Jakarta, dikutip Minggu (10/11/2024).

Ia menilai cara memberantas judi online dengan mempercayakan pimpinan yang berintegritas dalam lembaga yang diberi tanggung jawab itu. Menurutnya, judi online bisa diberantas sangat tergantung pula dari masyarakat dan pihak yang berperan serta dalam giat judi online itu.

Artinya, harus dibangun kesadaran, mana judi online dan mana yang bukan, sehingga dampak yang begitu merugikan dapat diberikan jalan keluar dan penegakan hukum tegas bagi mereka yang ikut serta. Keseluruhan faktor ini menjadi penentu bisa atau tidak diberantasnya judol. 

Budi Arie Mengelak

Mantan Menkominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memilih mengelak ketika disinggung terkait penekanan berbagai pihak untuk memeriksa dirinya yang diduga melindungi pelaku judi online. Pasalnya, ketika menjabat sebagai Menkominfo, banyak mantan pegawai yang saat ini menjadi tersangka kasus judi online.

“Satu, saya fokus ngurus koperasi dan rakyat,” ucap Budi Arie ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Selain berkilah fokus menjalankan tugasnya saat ini sebagai Menkop, Budi Arie juga mengklaim dirinya masih tetap mendukung pemberantasan judi online. Ia menyebut pentingnya penegakan hukum untuk memberantas kasus tersebut.

“Dua, kita mendukung penegakan hukum. Tiga kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia. Jangan kasih kendor,” ujar dia.

Kendati demikian, ketika disinggung terkait dorongan berbagai pihak untuk memeriksa dirinya, Budi Arie memilih bungkam. Ia justru mengelak dari para awak media yang meminta tanggapannya.

Sumber: INILAH