DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Istilah Partai Coklat mendadak menjadi sorotan publik setelah disebut oleh anggota DPR RI Fraksi NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo, dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, Senin (25/11/2024), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Penyebutan ini menimbulkan berbagai spekulasi mengenai makna di balik istilah tersebut.
Dalam rapat tersebut, Yoyok menyinggung isu yang sedang ramai dibicarakan terkait munculnya Partai Coklat.
Ia menyebut istilah ini bersamaan dengan kritik terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang dinilainya berjalan “brutal”.
“Di media ini, yang lagi kenceng-kencengnya ini Pak, katanya ada partai baru, Partai Coklat, enggak mungkin kalau kita enggak tahu kok,” ujar Yoyok di hadapan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto.
Dalam kesempatan itu, Yoyok juga menyoroti netralitas TNI dalam konteks penyimpangan demokrasi.
Menurutnya, TNI seharusnya mengambil langkah tegas terhadap berbagai pelanggaran seperti politik uang dan kampanye hitam yang marak terjadi menjelang pemilu.
“Mau sampai kapan netralitas TNI ini Pak? Saya tahu netralitas TNI itu untuk negara, paham Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang enggak bener, mau sampai kapan?” tegas Yoyok.
Ia menambahkan, 2/3 kepala daerah di Indonesia bermasalah dengan hukum, sementara sisanya, menurutnya, belum bermasalah hanya karena belum terungkap.
“Kalau netral dalam artian pilihannya, silakan, tapi kalau di depan mata sudah ada penyimpangan, apa undang-undang TNI yang bisa dipegang? Tangkap Pak,” tegas Yoyok.
Jokowi dan Isu Partai Coklat
Isu Partai Coklat juga beberapa kali diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Ia menyebut istilah tersebut sebagai gambaran para simpatisan Joko Widodo (Jokowi) yang turut serta dalam Pilkada 2024.
“Pak Jokowi kan melakukan begitu banyak penempatan-penempatan, jabatan-jabatan strategis sebelum beliau lengser, contohnya jabatan Pak Sigit Listyo (Kapolri).
Ini kan beliau melompati 5 angkatan, dan ini kan karena ada kedekatan-kedekatan personal. Pak Jokowi tanpa dukungan Partai Coklat bukan siapa-siapa,” ujar Hasto dalam tayangan YouTube Akbar Faizal Uncensored yang dirilis pada Jumat (22/11/2024).
Hasto juga menuding bahwa Jokowi tengah membangun “kerajaan politik” dengan menempatkan orang-orang terdekatnya dalam Pilkada 2024.
“Kita ini negara berbentuk republik, bukan kerajaan, tetapi Pak Jokowi mau menerapkan, dengan menempatkan keluarganya. Itu kan terjadi dengan Bobby Nasution di Sumatera Utara,” katanya.
Hasto menilai ada mobilisasi Partai Coklat yang merugikan lawan politik Jokowi, seperti di Sumatera Utara, Jawa Tengah, hingga Boyolali.
Menurutnya, tindakan ini bertentangan dengan semangat demokrasi dan bentuk negara republik.
“Kemudian, di Jawa Tengah antara Andika Perkasa dan Komjen Pol (Purn) Luthfi, harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi kemudian, di Boyolali ada adik dari saudara Devid yang sangat dekat dengan Pak Jokowi, kemudian di Jakarta,” lanjutnya.
Hasto menyimpulkan bahwa tindakan Jokowi dengan membangun jaringan politik yang diwarnai oleh Partai Coklat adalah bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai republik.
Ia menyebut Jokowi sedang membangun “kerajaan politik” dengan mengutamakan keluarga dan orang-orang dekatnya untuk mempertahankan pengaruhnya di dunia politik pasca-masa jabatan sebagai Presiden.
Sumber: PojokSatu
