DEMOCRAZY.ID
%20(Custom)%20(1).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Program Lapor Mas Wapres yang diluncurkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai polemik.
Tak sedikit kalangan merespons pro kontra terhadap posko aduan di Istana Wapres tersebut.
Lewat program itu warga bisa langsung datang langsung ke posko pengaduan di Istana Wapres untuk melaporkan masalah atau keluhannya.
Posko ini beroperasi setiap Senin sampai Jumat pukul 08.00-14.00 WIB.
Selain posko, warga juga bisa menyampaikan keluhan melalui nomor WhatsApp 08111-704-2207.
Semua laporan yang masuk itu akan dikelola dan dipelajari oleh Sekretariat Wakil Presiden Sapto Harjono untuk kemudian dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian/lembaga hingga Pemda terkait yang membawahi permasalahan tersebut.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan program Gibran ini patut diakui sebagai sebuah terobosan yang berhasil mencuri perhatian publik luas.
"Yang pertama kita perlu apresiasi dulu, karena ini terobosan untuk bisa menampung keluhan atau masalah dari masyarakat," kata Karyono saat dihubungi, Rabu (13/11).
Namun, kata Karyono, program 'Lapor Mas Wapres' itu bisa jadi gimik semata jika tak ada solusi atau penyelesaian atas laporan yang disampaikan warga.
"Bisa jadi gimik kalau ternyata enggak ada solusi yang diberikan. Jadi ini harus kita lihat dulu bagaimana penyelesaian dari laporan yang disampaikan oleh warga," ujarnya.
Karyono menyebut paling tidak dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran, akan terlihat bagaimana efektivitas dari program tersebut.
"Karena kalau jadi hanya sekadar menampung laporan saya kira tidak efektif juga," ujarnya.
Sementara pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi menyebut perlu ada evaluasi dari publik terkait pelaksanaan program 'Lapor Mas Wapres' tersebut.
Kata Asrinaldi, hal ini perlu dilakukan untuk memastikan apakah program tersebut benar dijalankan dengan baik dan efektif memecahkan masalah warga.
"Ini ada harus evaluasi paling tidak selama enam bulan sampai setahun ke depan, evaluasi dari kelompok masyarakat sipil atau publik," ucap dia.
Citra Publik
Asrinaldi menyampaikan program 'Lapor Mas Wapres' ini bisa jadi menjadi salah satu upaya Gibran untuk membentuk citra positif di mata masyarakat.
Pasalnya, selama ini sosok Gibran oleh sejumlah pihak dianggap tak layak dan tak mumpuni untuk duduk di kursi Wapres.
"Mungkin bisa jadi ini juga untuk membuat citra di hadapan publik," kata Asrinaldi.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago pun menyampaikan ada kemungkinan Gibran ingin membentuk citra dekat dengan masyarakat lewat program tersebut.
Ia juga menyebut bisa jadi Gibran ingin meniru sosok ayahnya sekaligus Presiden RI ke-7, Joko Widodo yang dekat dengan masyarakat. Bahkan, kerap turun langsung bertemu dengan masyarakat.
"Bisa jadi Gibran ingin menunjukkan bahwa dirinya ini dekat dengan masyarakat," ucap Arifki.
Selain itu, kata Arifki, lewat program 'Lapor Mas Wapres' itu Gibran juga ingin menunjukkan dirinya berbeda dengan deretan wapres sebelumnya.
"Mungkin Gibran ingin membedakan dirinya dengan wapres-wapres sebelumnya, makanya dia membuat terobosan lewat program itu," katanya.
Eksekusi Sulit
Di sisi lain, Karyono menyebut proses untuk mencari solusi atau penyelesaian dari masalah yang dilaporkan lewat 'Lapor Mas Wapres' juga tak akan mudah.
Sebab, Gibran mesti harus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Termasuk, berkoordinasi dengan Prabowo selaku presiden.
"Saya kira eksekusinya juga tidak mudah, karena harus berkoordinasi dengan banyak kementerian. Gibran juga harus berkoordinasi dengan presiden jika itu menyangkut masalah kebijakan," tutur Karyono.
Hal serupa juga disampaikan Arifiki. Pasalnya, lingkup permasalahan yang dikeluhkan warga tentunya mencakup berbagai aspek.
Kata Arifki, ini berbeda saat Gibran menjabat sebagai Wali Kota Solo, di mana lingkup birokrasi tak terlalu luas.
"Saya pikir bisa saja terjadi tumpang tindih antar kementerian untuk menangani laporan tersebut," ucap dia.
Kritik Publik
Bagaimanapun program Lapor Mas Wapres Gibran ini telah memicu polemik di ranah publik.
Bahkan media asing seperti CNA pun turut mempertanyakan program Gibran ini sebagai sesuatu yang 'membantu atau aneh?'.
Tak sedikit warganet di media sosial yang mengkritisi program Lapor Mas Wapres lantaran menganggap Gibran seharusnya fokus bekerja pada hal-hal strategis dan skala nasional. Sebab, urusan mikro seperti itu pada dasarnya sudah ada mekanismenya di tiap daerah.
Mantan anggota DPR Akbar Faizal mengkritik program Gibran tersebut.
Menurutnya, selaku Wapres Gibran seharusnya berpikir lebih besar dan bertindak lebih taktis, seperti membuat tolak ukur yang jelas bagi tiap kementerian untuk bekerja dengan target capaian yang ditetapkan.
"Enggak lucu kan kalau setengah rakyat Indonesia datang mengadu. Saya enggak tahu apakah Anda sadari rakyat penuh dengan masalah saat ini dan butuh pertolongan negara, terutama soal keadilan hukum dan ekonomi," ujar Akbar Faizal di akun Twitter miliknya.
Sdr @gibran_tweet, membuka pos pengaduan diktr Wapres itu gaya walikota atau bupati yang tak percaya kinerja anak buahnya. Karena Anda sdh dilantik sbg WAKIL PRESIDEN maka berpikirlah lbh besar dan bertindaklah lbh taktis. Mis, buat KPI yg jelas dan terukur pada setiap…
— Akbar Faizal (@akbarfaizal68) November 12, 2024
Sumber: CNN
