DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan sudah berdiskui dengan presiden terpilih Prabowo Subianto ihwal pencopotan Budi Gunawan dari jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Kekinian, Jokowi mengusulkan nama Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra sebagai calon Kepala BIN ke Dewan Perwakilan Rakyat.
Adapun surat presiden terkait pengusulan con Kepala BIN dikirim menjelang akhir masa jabatan karena untuk mengejar tanggal pelantikan Kepala BIN.
Jokowi mengungkapkan Kepala BIN akan dilantik bersaman dengan menteri-menteri di kabinet Prabowo pada 21 Oktober 2024.
"Oh itu administrasi aja. Administrasi artinya karena Kepala BIN yang baru ini akan dilantik bersama-sama dengan menteri pada tanggal 21 sehingga itu dilakukan," kata Jokowi di Medan, Rabu (16/10/2024).
Jokowi menegaskan bahwa pencopotan Budi Gunawan dan pengusulan nama Herindra atas pembicaraan dengan Prabowo.
"Dan kita juga telah berbicara dengan Pak Prabowo, itu atas pernyataan dari Pak Prabowo," kata Jokowi.
Diskusi dengan Prabowo
Jokowi telah mengajukan nama Muhammad Herindra sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pengganti Budi Gunawan.
Terkait pengajuan nama wakil menteri pertahanan itu, Jokowi ternyata berkoordinasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga merupakan Menteri Pertahanan saat ini.
"Terkait proses pemberhentian dan pencalonan kepala BIN telah dibicarakan/didiskusikan dengan presiden terpilih," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan, Selasa (15/10/2024).
Ari mengatakan presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan kepala BIN setelah mendapatkan pertimbangan DPR RI.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi menegaskan bahwa prosedur pengangkatan kepala BIN memang harus melalui pertimbangan DPR, di mana presiden mengajukan calon.
"Pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN harus melewati proses pertimbangan di DPR," kata Hasan.
Hasan menyampaikan proses pertimbangan calon kepala BIN di DPR akan dilakukan lebih awal, sebab Prabowo ingin melakukan pelantikan kepala BIN bersamaan dengan pelantikan menteri.
"Pak Prabowo ingin melantik menteri-menteri dan kepala BIN bersamaan maka proses di DPR mengenai pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan harus dilakukan lebih awal," kata Hasan.
Sumber: Suara
