DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Menurut Bocor Alus Tempo dalam kurun waktu 6 bulan sampai setahun, pak Prabowo akan mengevaluasi menteri-menteri yang sudah dipilih dan akan ada reshuffle besar-besaran...
Jadi istilahnya sementara buat balas budi dulu nih baru diseleksi?
[VIDEO]
Menurut Bocor Alus Tempo dalam kurun waktu 6 bulan sampai setahun, pak Prabowo akan mengevaluasi menteri-menteri yang sudah dipilih dan akan ada reshuffle besar-besaran...
— Maudy Asmara (@Mdy_Asmara1701) October 19, 2024
Jadi istilahnya sementara buat balas budi dulu nih baru diseleksi? 🤔 pic.twitter.com/N2YARSWmWp
Tanggapan Pengamat Ihwal Calon Menteri Prabowo Teken Pakta Integritas
%20(Custom)%20(1).jpg)
Calon menteri kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto mendatang menandatangani pakta integritas sebelum menemui presiden terpilih itu di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin dan Selasa, 14 dan 15 Oktober 2024.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pakta integritas itu ditandatangani oleh mereka yang sudah dipastikan bakal membantu kerja Prabowo.
Menurut akademisi Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, persyaratan untuk menandatangani pakta integritas bagi calon menteri adalah langkah awal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mewujudkan Asta Cita atau delapan visi kebijakan mereka.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu, dengan para calon menteri dan wakil menteri tersebut menandatangani pakta integritas, tugas presiden ke depan tinggal menagih hal tersebut.
“Dampak positifnya kalau memang benar-benar para calon menteri dan wakil menteri itu komitmen, khususnya terkait tiga hal yakni mengokohkan ideologi Pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan HAM, ya maka akan bagus untuk bangsa dan masyarakat," kata Ujang di Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024.
Ujang menuturkan, ketika tiga hal itu dijaga dan dikuatkan, maka kehidupan berbangsa dan bernegara bisa lebih baik lagi di masa datang.
Langkah awal sudah dilakukan, sehingga selanjutnya tinggal memantau dan menilai apakah para menteri dan wakilnya bisa menjalankan amanah, komitmen, dan pakta integritas itu.
“Kalau komitmen itu tidak dijalankan oleh para menteri, ya presiden tinggal mengganti atau reshuffle karena mereka telah menyalahi amanah rakyat, komitmen, dan pakta integritas, serta menyalahi kepercayaan yang diberikan presiden,” ujarnya.
Dia mengatakan presiden harus mengontrol dan mengawasi secara intens gerak para menteri mengenai niatan mewujudkan Asta Cita yang sudah dicanangkan.
“Presiden dan wakil presiden harus benar-benar berkomitmen untuk merealisasikannya terkait ketiga hal itu, jadi harus benar-benar diwujudkan,” ujarnya.
Jika ketiga hal itu tidak dijaga atau dikuatkan oleh para menteri, kata dia, maka rencana mewujudkan Asta Cita untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik berpotensi hanya sekadar wacana di atas kertas atau kamuflase.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan para calon menteri di kabinet Prabowo telah menandatangani pakta integritas.
“Itu keinginan dari presiden terpilih (Prabowo) untuk yang membantu di kabinet. Ada beberapa poin yang dicantumkan dalam pakta integritas untuk ditandatangani calon menteri yang sudah dipastikan akan mendampingi (Prabowo),” ujar Dasco pada Senin, 14 Oktober 2024.
Sejumlah calon menteri dan pejabat di pemerintahan Prabowo mendatang memberi tanggapan soal pakta integritas itu.
Aktivis 98 Budiman Sudjatmiko mengatakan dia mendapat perintah dari presiden terpilih Prabowo untuk membantunya di pemerintahan lima tahun mendatang.
Dia menyebutkan diminta membantu pemerintahan Prabowo-Gibran dalam hal pemberantasan kemiskinan.
Budiman mengatakan Prabowo memintanya menandatangani pakta integritas.
"Tadi (tanda tangan), di depan Pak Prabowo langsung,” ujarnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Oktober 2024.
Dia menyebutkan isi pakta integritas itu berkaitan dengan janji yang harus dipenuhi calon pembantu Prabowo di pemerintahan. Salah satunya ialah untuk tidak berbuat korupsi selama menjabat sebagai pejabat negara.
“(Selain itu) kompeten dan loyal pada bangsa pastinya, UUD 1945 dan Pancasila," ucap Budiman.
Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, juga menanggapi soal pakta integritas dari Prabowo.
“Itu sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Jadi hari ini sudah tidak ada penandatanganan apa-apa,” kata Yusril setelah menemui Prabowo pada Senin.
Yusril mengatakan Prabowo menugaskan dia untuk menjadi Menteri Koordinator Hukum dan HAM.
Adapun Sekretaris Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menuturkan dia didatangi Dasco pada dua hari sebelum dipanggil Prabowo. Dia diminta menandatangani dua dokumen.
Dokumen pertama, kata dia, adalah perihal kesediaan untuk menjadi menteri dalam kabinet yang akan dibentuk. Dokumen kedua adalah pakta integritas.
“Isinya normatif, setia kepada negara dan siap mendukung pemerintahan Prabowo, serta menjaga wibawa presiden dan wibawa bangsa negara,” kata dia pada Senin.
Mu’ti mengatakan dia ditugaskan Prabowo untuk menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Analisis CSIS Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran
%20(Custom)%20(1)%20(1).jpg)
Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil nama-nama calon menteri dan wakil menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Pengamat politik memberikan analisisnya terkait gambaran menteri era Prabowo-Gibran Rabuming Raka mendatang.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mulanya menyebut bahwa Prabowo mempertahankan sejumlah menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, nama-nama tersebut dipertahankan karena dianggap cocok dengan pos kementerian yang telah dipimpinnya.
"Memang ada semacam kebutuhan dari sisi presiden baru, untuk mempertahankan nama-nama yang dianggap fit atau cocok dengan pos-pos kementerian, nama-nama itu diambil dari kabinet sebelumnya, misalnya Bu Sri Mulyani, Pak Budi Gunadi Sadikin, Pak Sakti Trenggono, Pratikno, Erick Thohir, jadi saya melihat ada kecenderungan orang-orang yang berasal dari kabinet pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya itu terutama dari teknokrat atau profesional itu tetap dipertahankan," kata Arya kepada wartawan, Selasa (15/10/2024).
Arya menilai ada dilematik yang dialami Prabowo saat penyusunan kabinet ini. Menurutnya, Prabowo sadar kabinetnya akan gemuk karena mengakomodir partai politik pendukung.
"Yang kedua, pembacaan saya itu memang ada semacam dilema dari sisi Pak Prabowo yang bersumber dari, dia sadar bahwa kabinetnya gemuk karena kebutuhan untuk mengakomodasi partai di koalisi, tapi pada saat yang sama ingin juga membentuk kabinet yang diisi oleh teknokrat-teknokrat, makanya kemudian ada kombinasi seperti itu," tutur dia.
Dinilai Pertahankan Hubungan Baik dengan Jokowi
Dari sejumlah nama-nama calon menteri yang dipanggil, kata Arya, Prabowo ingin mempertahankan hubungan baik dengan Jokowi.
Sehingga, kata dia, Prabowo mempertahankan 'orang Jokowi' pada kabinetnya mendatang.
"Saya kira ada usaha juga untuk mempertahankan hubungan baik dengan Pak Jokowi, makanya beberapa nama yang kembali dijadikan menteri sebenarnya nama-nama yang punya hubungan dekat, atau dianggap dalam tanda kutip orangnya Jokowi ya, sepertinya Pak Pratik, Budi Arie, Bahlil, Pak Erick, jadi ada kebutuhan juga untuk itu," jelasnya.
Menurut Arya, ada PR besar yang akan dihadapi pemerintah mendatang terkait jumlah kementerian. Menurutnya, banyaknya kementerian akan berdampak pada kecepatan kinerja.
"Saya kira memang ini adalah PR yang besar apakah dengan koalisi yang besar ini membuat pemerintahan bisa bergerak cepat, lincah, karena birokrasinya tentu akan gemuk, ini tentu akan menyulitkan pemerintah untuk bergerak lebih lincah, tapi mungkin ada pandangan lain juga dari sisi pemerintahan baru bahwa kalau kita lihat dari nama-nama yang dipanggil itu," tutur dia.
"Mungkin presiden merasa ada kebutuhan khusus dalam rangka menghadapi tantangan ke depan, makanya pos wakil menteri diminta tugas khusus, misalnya ada yang ketenagakerjaan, di Menlu ada untuk Timur Tengah, ada yang untuk Amerika wamennya, ada yang wamendagri khusus pemilu, ada yang perumahan," imbuhnya.
Kabinet Presidensial Rasa Parlemen
Lebih lanjut, Arya mengistilahkan kabinet era Prabowo mendatang adalah kabinet presidensial rasa parlementer. Arya pun menjelaskan maksud kabinet presidensial rasa parlementer itu.
"Saya lihat ini memang menunjukkan kabinet presidensial rasa parlementer. Karena kan secara politik itu kan dukungan dari sisi partainya udah besar, dukungan publik juga besar, tapi saya melihat kabinet presidensial rasa parlementer ini karena banyak betul tokoh-tokoh dari partai, baik pada level menteri dan wakil menteri," kata dia.
Sebagai informasi, sistem pemerintah presidensial adalah presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat.
Sementara sistem parlementer, kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana mengeri yang dipilih dari partai mayoritas atau koalisi di parlemen.
"Yang saya maksud dengan kabinet presidensial rasa parlementer itu adalah di mana setiap putusan-putusan politik eksekutif atau presiden itu dipengaruhi oleh situasi yang terjadi di parlemen, nah dalam hal ini banyaknya tokoh-tokoh partai itulah maka saya sebut kabinet presidensial rasa parlementer karena cukup banyaknya atau dominannya tokoh-tokoh partai dalam nama-nama yang sudah dipanggil sebagai calon menteri dan wakil menteri," sebut dia.
Bagaimana Peran Jokowi?
Lalu apakah ada peran Jokowi dalam penyusunan kabinet Prabowo ini karena menteri saat ini dipanggil Prabowo ke Kertanegara? Arya memberikan analisisnya.
"Saya kira kalau kita lihat output-nya nama-nama yang dipanggil, meskipun ada pengaruh Pak Jokowi, tapi power sekarang itu sudah bergeser, power itu sekarang tentu ada di tangan Pak Prabowo karena dia presiden terpilih, prediksi saya bukan peran tapi kesepakatan politik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, antara ketum-ketum yang lain dengan Pak Prabowo," tutur dia.
Menurutnya, negosiasi Prabowo dan Jokowi terkait penyusunan kabinet pada posisi seimbang. Begitu juga, kata dia, negosiasi Prabowo dengan ketum partai politik.
"Kalau peran atau pengaruh itu kan kesannya itu Pak Jokowi masih punya peran untuk mempengaruhi putusan-putusan politik Pak Prabowo. Tapi saya kira posisi negosiasinya mungkin seimbang, karena ketika ada negosiasi ketika itu Pak Prabowo presiden terpilih dan Pak Jokowi masih sebagai presiden, jadi posisinya saya kira relatif seimbang," tutur dia.
Arya memprediksi Prabowo akan menilai kinerja kementeriannya selama 6 bulan sampai 1 tahun usai dilantik.
Menurutnya, akan ada perombakan kabinet jika susunan kabinet nantinya belum maksimal.
"Pak Prabowo memberikan kesempatan dan ingin juga mengukur apakah eksperimen ini berhasil atau enggak, ini kan semacam eksperimen sebenarnya. Ini eksperimen baru terutama pasca reformasi, kalau dulu kementerian maksimal 34, pasca reformasi ini kan eksperimen baru, apakah eksperimen itu akan berhasil atau tidak itu akan ditentukan 1 tahun. Kalau ternyata eksperimennya dianggap tidak berhasil, mungkin saya kira akan ada perombakan lagi," tutur dia.
Menurut Arya, Prabowo akan adaptif nanti ketika memimpin kabinetnya. Hal itu, kata dia, dengan latar belakang militer yang dimiliki Prabowo.
"Sebagai seorang militer saya kira Pak Prabowo berpikirnya sangat adaptif ya, merespons pada perubahan-perubahan yang cepat memitigasi ketidakpastian, atau memitigasi risiko. Kalau ternyata eksperimen ini dianggap kurang berhasil saya kira 6 bulan sampai 1 tahun saya kira akan dilakukan perombakan mungkin juga akan besar," pungkasnya.
