Said Didu Minta Bahlil Lahadalia Dihentikan Sebagai Menteri: Dia Berpotensi Merusak Negara!

DEMOCRAZY.ID - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengeluarkan pernyataan tegas terkait Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.

Said Didu meminta agar Bahlil dihentikan karena dianggap telah merusak bangsa dan negara melalui kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan publik.

"Bahlil harus dihentikan dalam merusak bangsa dan negara," ujar Said Didu dalam keterangannya di aplikasi X @msaid_didu (11/10/2024).

Ia menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan.

Senada dengan itu, Sudirman Said, mantan Menteri ESDM, juga memberikan kritik tajam terhadap Bahlil.

"Kalau sepuluh tahunmu digunakan untuk merusak keadaan, merusak moral anak-anak muda, betapa dosamu," kata Sudirman dikutip dari videonya yang beredar di X.

Menurutnya, Bahlil tidak menggunakan kewenangannya untuk memperbaiki keadaan, tetapi justru sebaliknya.

"Karena bukannya bukannya diberikan kewenangan, rejeki oleh Allah SWT, diintasian derajatnya," tukasnya.

Ia menambahkan bahwa alih-alih memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk memajukan bangsa, Bahlil dianggap menyebarkan pemikiran yang merusak.

"Bukannya mendorong kebaikan, malah menyebarluaskan jalan pikiran yang rusak seperti itu," cetusnya.

Sudirman Said berharap Bahlil segera bertobat dan meminta maaf kepada publik, khususnya kepada generasi muda yang terpengaruh oleh kebijakannya.

"Mudah-mudahan Bahlil bertaubat, minta maaf kepada publik, anak-anak muda, supaya sisa kekuasaannya maupun hidupnya lebih diberkahi," tandasnya.

Bahlil harus dihentikan dalam merusak bangsa dan negara https://t.co/hyjy8WzN0l

— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) October 10, 2024

PERUSAK ATURAN, TIDAK MALU DENGAN JABATANNYA....

BAHLIL SEBUT BISA CURANG ASAL TIDAK KETAHUAN, ZAINAL ARIFIN MOCHTAR, MIRIP JUNJUNGANNYA PERUSAK ATURAN....‼️#HukumBeratJokowi#HukumBeratJokowi
🆘🆗 pic.twitter.com/xcn6FqbU7v

— 𝕬𝖗𝖉𝖎𝖊 𝕾𝖚𝖍𝖆𝖗𝖉𝖎 (@ArdieSuhardi321) October 10, 2024

Untung diketahui, kritik ini muncul setelah adanya pernyataan dari Bahlil bahwa warga Rempang telah setuju terkait pengembangan kawasan di daerah tersebut, yang kemudian terbukti tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Hal ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk aktivis dan pengamat politik, yang menilai Bahlil kurang transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Sumber: Fajar