DEMOCRAZY.ID - Kementerian Agama (Kemenag) dianggap kembali membuat gaduh dan bingung masyarakat terkait polemik waktu pelaksanaan pernikahan. Dengan adanya Peraturan Menteri Agama (PMA) No 22 tahun 2024, membuat bingung masyarakat dan penghulu terkait waktu pelaksanaan pernikahan di Indonesia. Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, dengan dikeluarkannya PMA No 22 tahun 2024, maka akan semakin membuat bingung masyarakat. "Karena kan masyarakat kita ini kan kulturnya suka berkumpul dan silaturahmi, biasanya berkumpul dan silaturahmi dilakukan pada hari Sabtu, Minggu atau hari-hari libur nasional," kata Saiful, Senin (14/10). Jika hal tersebut justru tidak diperkenankan oleh PMA 22/2024, kata Saiful, maka sama saja aturan tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Saiful menilai, peraturan tersebut sangat tidak peka. Mestinya, semua aturan harus mendasarkan pada nilai-nilai sosiologis yang berkembang di masyarakat. Dal
DEMOCRAZY.ID - Kementerian Agama (Kemenag) dianggap kembali membuat gaduh dan bingung masyarakat terkait polemik waktu pelaksanaan pernikahan. Dengan adanya Peraturan Menteri Agama (PMA) No 22 tahun 2024, membuat bingung masyarakat dan penghulu terkait waktu pelaksanaan pernikahan di Indonesia. Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, dengan dikeluarkannya PMA No 22 tahun 2024, maka akan semakin membuat bingung masyarakat. "Karena kan masyarakat kita ini kan kulturnya suka berkumpul dan silaturahmi, biasanya berkumpul dan silaturahmi dilakukan pada hari Sabtu, Minggu atau hari-hari libur nasional," kata Saiful, Senin (14/10). Jika hal tersebut justru tidak diperkenankan oleh PMA 22/2024, kata Saiful, maka sama saja aturan tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Saiful menilai, peraturan tersebut sangat tidak peka. Mestinya, semua aturan harus mendasarkan pada nilai-nilai sosiologis yang berkembang di masyarakat. Dal