DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Sejumlah nama kandidat yang akan mengisi posisi kabinet presiden terpilih periode 2024-2029 sudah mulai dipanggil.
Namun, kepastian siapa saja yang akan dipilih oleh presiden dan koalisinya baru akan diumumkan setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024.
"Banyak nama yang sudah menghadap ke Kertanegara, sehingga muncul spekulasi bahwa kabinet Prabowo akan sangat besar".
"Tampak ada pembagian kekuasaan yang sangat jelas kepada para elit politik yang mendukung kemenangan dalam Pilpres 2024," ujar pengamat politik Samuel F. Silaen kepada redaksi, Kamis (17/10/2024).
Menurut Silaen, hal ini akan menjadi beban bagi negara karena setiap jabatan kabinet memerlukan anggaran yang harus diambil dari APBN.
"APBN kita sedang mengalami defisit yang serius, tapi para penguasa tampaknya tidak peduli. Mereka yang menanggung beban APBN bukanlah elit atau pejabat, melainkan rakyat. Sementara elit dan pejabat menikmati fasilitas negara yang VVIP, gaji, tunjangan, dan berbagai keuntungan lainnya," ungkap mantan fungsionaris DPP KNPI tersebut.
Silaen menambahkan bahwa rakyatlah yang akan menanggung beban dengan dikenakan berbagai pajak yang dianggap tidak manusiawi.
"Bagaimana bisa rakyat yang harus memikul beban APBN? Postur penerimaan negara yang 82,4% berasal dari pajak menandakan bahwa rakyat Indonesia menjadi 'sapi perah' pemerintah, yang terus-menerus dikejar melalui kenaikan harga kebutuhan pokok dan lainnya," sesalnya, yang juga merupakan alumni Lemhannas Pemuda 2009.
Pemerintah, lanjut Silaen, terus mencari cara untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, termasuk melalui kenaikan PPN, pajak restoran, hotel, dan berbagai sektor lainnya.
"Pemerintah selalu memilih jalan mudah dengan membebankan pajak pada rakyat, demi menggaji karyawan pemerintah dari pusat hingga daerah," kritiknya.
Di sisi lain, karyawan swasta kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena gaji yang tidak mencukupi akibat lonjakan harga barang-barang pokok.
"Kebijakan pemerintah yang tidak terkendali membuat biaya produksi meningkat, yang akhirnya menyebabkan harga-harga kebutuhan melonjak," jelas Silaen.
Ia juga menyoroti bahwa bayang-bayang pemerintahan Jokowi akan terus menghantui kabinet Prabowo Subianto dalam lima tahun mendatang.
"Sedikit saja goncangan dari luar, keadaan dalam negeri bisa runtuh. Sementara para elit oligarki berkolusi dengan pejabat untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, dan kroni-kroninya, tanpa memikirkan kepentingan rakyat Indonesia," pungkasnya.
Sumber: PorosJakarta
