DEMOCRAZY.ID
.jpeg)
Tarik Ulur Jatah Menteri Kabinet Prabowo-Gibran
Prabowo Subianto dikabarkan mengurangi jatah kursi kabinet bagi empat partai pengusung awalnya pada Pilpres 2024.
Jatah kursi yang kesepakatan awalnya empat menteri dan tiga wakil menteri bagi partai pengusung bakal berubah. Ini dampak masuknya sejumlah partai lain dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Semula Prabowo hanya diusung empat partai pada Pilpres 2024, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat.
Sisanya adalah lima partai yang tak pernah lolos ke DPR RI, mulai PBB, Partai Gelora, hingga PSI. Namun belakangan semua partai yang menjadi rival Prabowo-Gibran turut menyatakan dukungan.
“Makanya ada kemungkinan geser nih satu, jadi empat (menteri) plus dua (wakil menteri), gitu, karena mau mengakomodasi yang mau masuk nih,” tutur sumber detikX di KIM Plus pekan lalu.
Keputusan mengurangi jatah kursi kabinet itu disinyalir membuat sejumlah partai pengusung Prabowo merasa tidak puas. Beberapa partai, kata sumber detikX, mulai melakukan manuver agar mendapatkan jatah kursi lebih banyak.
Manuver Golkar, yang menyodorkan banyak nama kadernya sebagai calon menteri, disebut membuat sejumlah partai di koalisi merasa tak nyaman. Kepada detikX, sumber tersebut mengatakan Golkar meminta tujuh menteri.
Hal ini dinilai agak kelewatan karena dikhawatirkan mengurangi jatah kursi partai lain. Jumlah itu artinya menambah tiga kursi dari perjanjian awal.
"Masak Golkar dapat tujuh menteri, kan nggak masuk akal ya,” ucapnya kepada detikX.
Selain Golkar, sejumlah partai nonparlemen berharap mendapat jatah menteri. Gelora juga disebut ingin mendapatkan setidaknya satu kursi menteri.
Padahal sebelumnya disepakati hanya mendapat jatah wakil menteri. Sedangkan Sekjen PSI Raja Juli Antoni dipastikan mendapat jatah menteri. Posisinya disebut sebagai perwakilan dari 'jatah' Presiden Jokowi.
Adanya upaya mengundang PDI Perjuangan ke dalam kabinet juga menimbulkan kegelisahan di lingkup internal koalisi.
PDI Perjuangan disebut terlalu banyak memberi syarat dan meminta pos-pos kementerian yang dianggap terlalu strategis.
Sumber detikX dari kalangan petinggi partai KIM mengatakan ada dua nama dari PDI Perjuangan yang sempat diisukan masuk kabinet.
Keduanya adalah Abdullah Azwar Anas (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat ini) serta Budi Gunawan (Kepala Badan Intelijen Negara saat ini).
Azwar Anas disebut lebih mudah diterima oleh partai-partai di koalisi karena memiliki kedekatan dengan Prabowo. Sedangkan Budi Gunawan mendapatkan penolakan keras di belakang.
"Iya, ada Azwar Anas, ada kemungkinan Budi Gunawan, tapi kami nggak terimalah Budi Gunawan, yang benar aja,” ucap sumber detikX tersebut.
Sementara itu, sumber detikX di kalangan internal PDI Perjuangan membenarkan adanya komunikasi dengan Gerindra terkait jatah menteri di kabinet mendatang.
Beberapa petinggi partai yang aktif dalam komunikasi tersebut adalah Ahmad Muzani, Said Abdullah, dan Olly Dondokambey.
Walaupun demikian, belum ada pembicaraan detail tentang pos-pos kementerian yang akan ditempati perwakilan PDI Perjuangan.
Adapun Megawati Soekarnoputri juga disebut belum memutuskan akan menerima atau menolak ajakan tersebut.
"Belum tahu, pos-pos mana saja belum. Dan itu kan belum tahu Bu Mega menyetujui atau tidak, belum ya," ucap sumber tersebut kepada detikX.
Stabilitas Politik Tanpa Kritik ala Prabowo
Politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya berharap mendapatkan jatah menteri dengan jumlah yang cukup banyak.
Hal itu dipandang pantas karena Golkar menjadi salah satu yang paling awal mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Namun terkait kabar permintaan tujuh menteri oleh Golkar, Doli mengaku tak tahu-menahu.
"Ya, kami berharap sebetulnya (mendapat kursi menteri yang cukup banyak) karena kami punya kesamaan visi, dan Golkar kan termasuk yang di awal sebagai pengusung Pak Prabowo," kata Doli kepada detikX melalui panggilan telepon pada Rabu, 2 Oktober 2024.
Di sisi lain, terkait isu bergabungnya PDI Perjuangan, Golkar mengaku pasrah. Menurut Doli, Golkar menyerahkan keputusan tersebut kepada Prabowo. Pihaknya turut menunggu hasil pertemuan antara Megawati dan Prabowo
Sementara itu, politikus PAN Guspardi Gaus berharap partainya mendapat jatah menteri yang cukup banyak. Baginya, makin banyak jatah menteri, makin baik bagi PAN.
"Makin banyak makin bagus, itu saja. Di dari PAN tuh, makin banyak makin bagus, makin bisa memberikan dedikasinya ke masyarakat, kepada bangsa dan negara, ini kan pengabdian gitu," kata Guspardi kepada detikX.
Walaupun demikian, pihaknya tak menentang jika PDI Perjuangan turut hadir di kabinet Prabowo-Gibran. Semua keputusan terkait susunan kabinet diserahkan kepada Prabowo dan PAN mengklaim bisa legowo.
Kepala Biro Komunikasi Partai Demokrat Herzaky Mahendra cukup yakin lingkup internal KIM solid dan masih menunggu segala keputusan Prabowo. Ia yakin mantan Danjen Kopassus itu telah memperhitungkan berbagai aspek untuk menentukan komposisi kabinetnya. Demokrat mengklaim tak ambil pusing dengan hadirnya partai dari luar koalisi di dalam kabinet kelak.
"Kami merasa bahwa itu langkah terbaik gitu. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini kami yakin itu adalah terbaik untuk bangsa dan negara," tegas Zaky kepada detikX saat dihubungi melalui telepon.
Terkait jatah menteri, Zaky mengaku tak khawatir. Sejauh ini Prabowo dan AHY sudah melakukan sejumlah pertemuan. Dalam perjumpaan itu, Prabowo disebut sudah meminta daftar nama-nama menteri yang akan diajukan Demokrat.
"Beliau (Prabowo) juga ada meminta nama-nama, ini kan sejak lama, tapi ini kan terus berproses. Karena bagaimanapun, kami ingin yang terbaik ya. Kami ingin agar, bagaimanapun, kembalinya Demokrat ke pemerintahan secara optimal dan full," ucapnya.
Adapun politikus Partai Gerindra Habiburokhman membantah adanya kegaduhan di kalangan internal KIM Plus terkait jatah menteri. Menurutnya, selama ini partai di internal koalisi kompak menyerahkan mandat kepada Prabowo untuk memilih pembantunya di kabinet. Adapun terkait masuknya PDI Perjuangan, Habiburokhman mengaku menyerahkan keputusan tersebut kepada Prabowo.
"Ya, kita serahkan ke Pak Prabowo, beliau kan yang paling paham itu kan, beliau yang paling tahu, gitu loh, ya. Akan seperti apa, kita nurut, manut saja dengan Pak Prabowo punya keputusan," kata Habiburokhman kepada detikX.
Di lain pihak, politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu tak membantah adanya tawaran posisi menteri dari Prabowo Subianto kepada partainya. Namun sejauh ini masih sebatas obrolan informal, belum ada permintaan resmi dari pihak presiden terpilih.
Selain itu, ia membenarkan adanya wacana pertemuan Megawati dengan Prabowo. Tetapi terkait detail tanggal pertemuan masih belum diputuskan. Menurutnya, pertemuan keduanya dinantikan banyak pihak dan diklaim akan berdampak baik pada pemerintahan mendatang.
"Kalau persoalan pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, itu hanya persoalan waktu saja. Kita tunggu sama-sama," kata Masinton kepada detikX.
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memandang strategi Prabowo Subianto bertujuan melancarkan stabilitas politik. Maka dari itu, ia merangkul semua lawan politiknya.
"Ya tentu alasannya adalah stabilitas politik supaya kebijakan politik Prabowo ini di masa akan datang nggak ada yang protes, nggak ada yang nyinyir, nggak ada yang menolak sehingga, apa pun keinginan politik Prabowo, DPR mayoritas akan ketok, apalagi ada PDIP, semakin penuh sesak persaingan internal untuk mendapatkan jatah kekuasaan," ujar Adi kepada detikX.
Di sisi lain, kata Adi, secara alami akan muncul friksi di internal partai koalisi karena posturnya terlalu tambun, yang bisa berdampak obesitas karena gesekan kepentingan. Meski begitu, PDI Perjuangan tetap butuh menjadi bagian dari penguasa.
"Tampil menjadi oposisi, agresif, itu per hari ini tidak terlampaui disukai oleh publik. Karena pemilih muda hari ini tidak menyukai gaya komunikasi politik yang agresif dan menyerang," ujarnya.
Sumber: DetikX
