DEMOCRAZY.ID - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran dibuktikan sampai sekarang masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Ketua Dewan Pengarah BRIN. “Bahwa Bu Mega itu bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran. Buktinya Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Ketua Dewan Pengarah BRIN,” kata Wakil Kepala KSP M Qodari di Total Politik beberapa waktu lalu. Qodari mengatakan, sampai sekarang Megawati masih menjabat di BPIP dan BRIN. “Kalau Bu Megawati menolak pemerintahan Prabowo-Gibran, pasti mengundurkan diri dari BPIP dan BRIN,” paparnya. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik dan mengambil sumpah Yudian Wahyudi dan Karjono sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk masa jabatan 2022-2027. Prosesi digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (07/06/2022). Selain itu, Presiden Jokowi juga melantik Dewan Pengarah BPIP masa jabatan 2022-2027. Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republi
Megawati Menjadi Bagian Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Buktinya!
Oktober 31, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran dibuktikan sampai sekarang masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Ketua Dewan Pengarah BRIN. “Bahwa Bu Mega itu bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran. Buktinya Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Ketua Dewan Pengarah BRIN,” kata Wakil Kepala KSP M Qodari di Total Politik beberapa waktu lalu. Qodari mengatakan, sampai sekarang Megawati masih menjabat di BPIP dan BRIN. “Kalau Bu Megawati menolak pemerintahan Prabowo-Gibran, pasti mengundurkan diri dari BPIP dan BRIN,” paparnya. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik dan mengambil sumpah Yudian Wahyudi dan Karjono sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk masa jabatan 2022-2027. Prosesi digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (07/06/2022). Selain itu, Presiden Jokowi juga melantik Dewan Pengarah BPIP masa jabatan 2022-2027. Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republi