DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Jika tak ada aral melintang, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
Banyak lembaga ekonomi asing yang secara aktif memberikan pandangan mereka mengenai kondisi ekonomi Indonesia jika Prabowo menjadi presiden. Salah satunya adalah perusahaan pemeringkat kredit asal AS, Fitch Rating.
"Kebijakan ekonomi Indonesia kemungkinan besar tidak akan berubah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Namun, ketidakpastian seputar kebijakan fiskal jangka menengah telah meningkat," kata Fitch Rating dalam ulasan bertajuk Indonesia Election Outcome Points to Broad Economic Policy Continuity yang dipublikasikan melalui website-nya beberapa waktu lalu.
Meski demikian, lembaga itu menyebut terlalu dini jika melihat bagaimana perekonomian Indonesia ke depan.
Mereka mengatakan kejelasan arah ekonomi Indonesia terkait kebijakan fiskal pemerintahan berikutnya akan didapat setelah Prabowo resmi mulai menjabat.
"Kami mengantisipasi bahwa Prabowo akan tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan ibu kota baru [IKN], dan mempertahankan upaya pemerintah saat ini untuk mendukung hilirisasi komoditas dan memperluas manufaktur baterai dan kendaraan listrik," papar Fitch Rating lagi.
Lembaga itu telah memperkirakan pertumbuhan PDB riil Indonesia akan tetap atau sedikit di atas 5 persen pada 2024 dan 2025, yang akan sejalan dengan kondisi sebelum pandemi.
Di sisi lain, Fitch Rating memperkirakan kebijakan moneter dan fiskal akan tetap mendukung stabilitas makroekonomi Indonesia, setidaknya selama sisa tahun ini.
"Namun demikian, kami yakin risiko fiskal jangka menengah telah meningkat, mengingat beberapa janji kampanye Prabowo, termasuk program makan siang dan susu gratis di sekolah yang dapat menghabiskan biaya sekitar 2 persen PDB setiap tahunnya," jelas mereka.
"Pernyataan Prabowo bahwa Indonesia dapat mempertahankan rasio utang pemerintah/PDB yang jauh lebih tinggi juga menunjukkan adanya risiko terhadap proyeksi fiskal dasar kami. Namun, ia juga menyerukan agar Indonesia meningkatkan tingkat pendapatan pemerintah terhadap PDB secara signifikan," lanjut Fitch Rating.
Laporan mingguan Pratinjau Ekonomi Asia Pasifik Moody's Analytics, yang dirilis untuk 19-23 Februari 2024, juga menyoroti kemenangan Prabowo.
"Kami memperkirakan Partai Gerinda yang mengusung Prabowo akan menjadi bagian utama dari pemerintahan koalisi," kata dia.
Sementara dari sisi ekonomi negara, Moody's Analytics menyebutkan prediksi yang sama dengan Fitch Rating. Kebijakan populer Presiden Joko Widodo akan diteruskan.
"Dari segi kebijakan ekonomi, mantan jenderal yang telah menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya ini mengindikasikan bahwa ia akan tetap berpegang pada kebijakan presiden populer yang akan segera habis masa jabatannya, Joko Widodo," kata laporan itu.
Sebut-sebut Nama Sri Mulyani
Sebelumnya, Channel News Asia memuat analisis berjudul Commentary: With Prabowo poised to be next Indonesia president, his challenge is to ensure Cabinet continuity.
Media asal Singapura itu mengutip opini pakar Andree Surianta, penerima gelar PhD Australia Awards di Crawford School of Public Policy, Australian National University, Australia.
Analisis tersebut juga menyinggung ekonomi Indonesia. Diungkap janji Prabowo untuk melanjutkan gaya koalisi besar dan program infrastruktur besar yang diusung Jokowi, termasuk peningkatan belanja pertahanan dan bantuan sosial.
Disebut pula potensi bagaimana utang mungkin bisa bertambah. Disinggung juga bagaimana bila Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani, yang mungkin tak lagi menjabat padahal menjadi salah satu andalan pemerintah Jokowi.
"Koalisi besar biasanya berarti menawarkan jabatan menteri sebagai imbalan atas kesetiaan partai. Namun, strategi pendapatannya masih belum jelas, sehingga pendanaan program-program ini kemungkinan besar memerlukan lebih banyak utang pemerintah," bunyi analisisnya.
"Potensi pelonggaran disiplin utang publik memicu kekhawatiran investor, mengingat Indonesia telah dipuji atas pengelolaan fiskal yang bijaksana di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani Indrawati," tambahnya.
"Prabowo harus memilih menteri pengganti dengan sangat hati-hati untuk meredakan kekhawatiran investor internasional dan menyampaikan pesan kesinambungan," ujarnya lagi.
Sumber: Inilah
