DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik telah menjalankan sistem pemerintahan secara otoriter dalam pembangunan negara, terutama pada proyek strategis nasional (PSN). Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia Zainal Arifin menyampaikan ada dua praktik otokratik yang dilakukan Jokowi dalam menjalankan PSN selama sepuluh tahun menjadi Presiden. "Seperti yang juga disampaikan oleh beberapa akademisi dan beberapa ahli bahwa rezim ini adalah rezim otokratik legalisme. Kemudian menurut saya juga tidak hanya soal otokratik legalisme, tapi melihat apa yang kemudian terjadi di lapangan, maka bisa dibilang rezim ini adalah rezim otoritarianisme dalam hal pembangunan," kata Zainal dalam diskusi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) secara virtual, Kamis (10/10/2024). Dia menjelaskan, dalam praktik otokratik legalisme, Jokowi menggunakan serangan yang terencana dan berkesinambungan terhadap institusi-institusi yang bertugas mengawasi tindakan
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik telah menjalankan sistem pemerintahan secara otoriter dalam pembangunan negara, terutama pada proyek strategis nasional (PSN). Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia Zainal Arifin menyampaikan ada dua praktik otokratik yang dilakukan Jokowi dalam menjalankan PSN selama sepuluh tahun menjadi Presiden. "Seperti yang juga disampaikan oleh beberapa akademisi dan beberapa ahli bahwa rezim ini adalah rezim otokratik legalisme. Kemudian menurut saya juga tidak hanya soal otokratik legalisme, tapi melihat apa yang kemudian terjadi di lapangan, maka bisa dibilang rezim ini adalah rezim otoritarianisme dalam hal pembangunan," kata Zainal dalam diskusi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) secara virtual, Kamis (10/10/2024). Dia menjelaskan, dalam praktik otokratik legalisme, Jokowi menggunakan serangan yang terencana dan berkesinambungan terhadap institusi-institusi yang bertugas mengawasi tindakan