Kisah Hamas & Fatah, 2 Musuh Yang Bersatu Demi Perdamaian Palestina

DEMOCRAZY.ID - Para pemimpin kelompok Islamis Hamas dan gerakan Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmoud Abbas membahas rencana kerja sama pascaperang Gaza dalam putaran pembicaraan baru di Kairo.

Pembicaraan pada Rabu (9/10/2024) ini merupakan yang pertama sejak kedua kelompok bertemu di China pada Juli dan menyepakati langkah-langkah untuk membentuk pemerintahan persatuan Palestina untuk Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

Ini juga merupakan bagian dari upaya jangka panjang yang sebelumnya tidak berhasil untuk menyembuhkan perpecahan yang semakin parah setelah Hamas merebut kendali atas Gaza dalam konflik singkat dengan Fatah pada 2007.

Delegasi Hamas dipimpin oleh Khalil Al-Hayya, wakil komandan kedua yang berbasis di Qatar dan kepala negosiator kelompok tersebut, kata pejabat media Hamas, Taher Al-Nono. 

Seorang pejabat Palestina mengatakan bahwa delegasi Fatah dipimpin oleh wakil komandan kedua Fatah, Mahmoud Al-Aloul. Tidak ada komentar langsung dari Fatah.

"Pertemuan ini akan membahas agresi Israel terhadap Jalur Gaza, serta tantangan yang dihadapi perjuangan Palestina," kata Nono, dilansir Reuters.

Isu administrasi Gaza setelah berakhirnya perang Israel-Hamas yang telah berlangsung selama setahun menjadi salah satu isu paling sulit yang dihadapi Palestina.

Israel, yang memulai kampanye militernya untuk menghancurkan Hamas di Gaza setelah serangan Hamas pada komunitas Israel selatan pada 7 Oktober 2023, menolak inklusi kelompok tersebut dalam pemerintahan pasca perang.

Israel juga menyatakan tidak mempercayai Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Abbas, yang sebagian mengatur Tepi Barat yang diduduki Israel, untuk menjalankan tugas tersebut.

Faksi-faksi Palestina menyatakan bahwa rencana pasca perang mereka adalah urusan internal, dan menolak syarat-syarat Israel.

Sebelumnya, Hamas dan Fatah sepakat untuk berdamai dengan menandatangani perjanjian di China yang disebut demi "persatuan nasional" Juli lalu.

Hamas dan Fatah telah menjadi rival sengit sejak pejuang Hamas mengusir Fatah dari Jalur Gaza setelah bentrokan mematikan menyusul kemenangan gemilang Hamas dalam pemilu 2006.

Gerakan Islam Hamas telah menguasai Gaza sejak menguasainya pada tahun 2007.

Sementara itu, gerakan sekuler Fatah mengendalikan Otoritas Palestina, yang memiliki sebagian kendali administratif di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Masalah Perbatasan

Seorang pejabat Palestina yang akrab dengan pembicaraan tersebut mengatakan bahwa jika tidak ada pemerintahan persatuan yang disepakati, kelompok-kelompok tersebut mungkin akan mencoba membentuk komite untuk mengelola Gaza dan membantu mengatur penyeberangan perbatasannya.

Bentuk dan tanggung jawab pasti dari komite yang diusulkan ini masih belum jelas, kata pejabat yang meminta untuk tidak disebutkan namanya tersebut.

Pejabat keamanan Mesir mengatakan bahwa Mesir mendesak kedua pihak untuk menyepakati mekanisme untuk mengelola penyeberangan di perbatasannya dengan Gaza, yang telah ditutup sejak Mei. Kairo menyatakan bahwa kehadiran Palestina harus dipulihkan di perbatasan. 

Mesir telah membahas rencana untuk perbatasan tersebut dengan Amerika Serikat, di samping negosiasi gencatan senjata yang lebih luas yang kini terhenti.

Sebelum Mei, Rafah adalah satu-satunya penyeberangan Gaza yang tidak langsung dikendalikan oleh Israel. 

Penyeberangan tersebut menjadi jalur penting untuk bantuan kemanusiaan dan jalur keluar bagi evakuasi medis. 

Rafah merupakan gerbang menuju dunia luar bagi 2,3 juta penduduk Gaza, meskipun Mesir dan Israel mengontrol ketat pergerakan melaluinya.

Sumber: CNBC