DEMOCRAZY.ID - Di penghujung kekuasaan, Jokowi tidak memberikan teladan yang baik, karena mengeluarkan 48 PP, Perpres, Keppres hingga undang-undang. Apalagi, beleid anyar yang diteken Jokowi, bakal memberatkan anggaran. Menciptakan masalah baru bagi pemimpin selanjutnya. "Saya setuju, (mengeluarkan 50 aturan) ini kebijakan yang ugal-ugalan. Status demisioner, seyogyanya tidak mengeluarkan aturan baru, apalagi yang memberatkan presiden selanjutnya," papar Trubus Rahardiansah, pakar kebijakan publik Trisakti, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Dia pun membandingkan dengan presiden sebelum Jokowi yang memegang teguh etika dalam bernegara. Misalnya Susilo Bambang Yudhoyono, mengeluarkan aturan terakhir pada enam bulan sebelum lengser. "Seingat saya, Pak SBY pernah mengeluarkan aturan tentang pilkada serentak, setengah tahun sebelum lengser. Dia menjaga betul etika seorang pemimpin," jelas Trubus. Dari 48 beleid anyar yang diteken Jokowi menjelang lengser, kata Trubus, d
DEMOCRAZY.ID - Di penghujung kekuasaan, Jokowi tidak memberikan teladan yang baik, karena mengeluarkan 48 PP, Perpres, Keppres hingga undang-undang. Apalagi, beleid anyar yang diteken Jokowi, bakal memberatkan anggaran. Menciptakan masalah baru bagi pemimpin selanjutnya. "Saya setuju, (mengeluarkan 50 aturan) ini kebijakan yang ugal-ugalan. Status demisioner, seyogyanya tidak mengeluarkan aturan baru, apalagi yang memberatkan presiden selanjutnya," papar Trubus Rahardiansah, pakar kebijakan publik Trisakti, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Dia pun membandingkan dengan presiden sebelum Jokowi yang memegang teguh etika dalam bernegara. Misalnya Susilo Bambang Yudhoyono, mengeluarkan aturan terakhir pada enam bulan sebelum lengser. "Seingat saya, Pak SBY pernah mengeluarkan aturan tentang pilkada serentak, setengah tahun sebelum lengser. Dia menjaga betul etika seorang pemimpin," jelas Trubus. Dari 48 beleid anyar yang diteken Jokowi menjelang lengser, kata Trubus, d