Keluarkan '48 Aturan' Jelang Lengser Yang Memberatkan Prabowo, Pakar: Jokowi Melanggar Etika!

DEMOCRAZY.ID - Di penghujung kekuasaan, Jokowi tidak memberikan teladan yang baik, karena mengeluarkan 48 PP, Perpres, Keppres hingga undang-undang. 

Apalagi, beleid anyar yang diteken Jokowi, bakal memberatkan anggaran.  Menciptakan masalah baru bagi pemimpin selanjutnya.

"Saya setuju, (mengeluarkan 50 aturan) ini kebijakan yang ugal-ugalan. Status demisioner, seyogyanya tidak mengeluarkan aturan baru, apalagi yang memberatkan presiden selanjutnya," papar Trubus Rahardiansah, pakar kebijakan publik Trisakti, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Dia pun membandingkan dengan presiden sebelum Jokowi yang memegang teguh etika dalam bernegara. 

Misalnya Susilo Bambang Yudhoyono, mengeluarkan aturan terakhir pada enam bulan sebelum lengser. 

"Seingat saya, Pak SBY pernah mengeluarkan aturan tentang pilkada serentak, setengah tahun sebelum lengser. Dia menjaga betul etika seorang pemimpin," jelas Trubus.

Dari 48 beleid anyar yang diteken Jokowi menjelang lengser, kata Trubus, didominasi urusan tunjangan. 

Dikhawatirkan, keputusan Jokowi ini menimbulkan masalah baru bagi pemimpin berikutnya.  

"Untuk membayar tunjangan itu kan dari APBN. Jelas ini masalah baru untuk penggantinya (Prabowo)," jelasnya.

Di sisi lain, lanjut Trubus, situasi perekonomian kelas menengah ke bawah saat ini, diselimuti masalah besar. 

Kemampuan keuangan wong cilik, benar-benar babak belur. Daya beli mereka anjlok ditunjukkan dengan deflasi beruntun selama 5 bulan sejak Mei 2024. 

"Wong cilik yang hidupnya semakin susah, malah tidak jadi perhatian. Tapi pejabat dikasih tunjangan. Sumbernya APBN, dari hasil memajaki rakyat," ungkap Trubus.

Dikutip dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Negara (Setneg), Minggu (20/10/2024), sebanyak 48 aturan diteken Jokowi. Terhitung sejak 28 Agustus 2024 hingga 3 hari sebelum lengser, atau 17 Oktober 2024.

Terdiri dari 33 peraturan presiden (perpres), 1 keputusan presiden (keppres), 10 peraturan pemerintah (PP), 4 Undang-undang (UU). Dan, sebanyak 2 Peraturan Menteri Sekretaris Negara (Permensegneg) diteken Pratikno, menteri kesayangan Jokowi. Berikut daftarnya:

1. PP 43/2024 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional

2. Perpres 129/2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah

3. Perpres 128/2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah

4. Perpres 127/2024 tentang Tunjangan jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati

5. Perpres 126/2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

6. Perpres 125/2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang

7. Perpres 130/2024 tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

8. UU 62/2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

9. Perpres 124/2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

10. UU 63/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang 6/2011 tentang Keimigrasian

11. PP 42/2024 tentang Penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal

12. UU 61/2024 tentang Perubahan Atas Undang-undang 39/2008 tentang Kementerian Negara

13. Perpres 122/2024 tentang Perubahan Kelima Atas Perpres 52/2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri

14. Perpres 121/2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purna Tugas Menteri Negara

15. Perpres 120/2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia (HAM)

16. Keppres 27/2024 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Corporate Registers Forum

17. Perpres 119/2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

18. Perpres 114/2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

19. Perpres 113/2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Manggala Informatika

20. Perpres 112/2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan

21. Perpres 111/2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)

22. Perpres 111/2024  tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)

23. Perpres 110/2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian

24. Permensegneg 34/2024 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

25. PP 41/2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa

26. Perpres 115/2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025-2045

27. PP 40/2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina

28. PP 39/2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam

29. PP 38/2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten

30. Perpres 109/2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

31. Perpres 108/2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional  

32. PP 37/2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia

33. PP 36/2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

34. Perpres 102/2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

35. Perpres 103/2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Badan Narkotika Nasional (BNN)

36. Perpres 104/2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika

37. Perpres 105/2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi

38. Perpres 106/2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika

39. Perpres 107/2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika

40. Perpres 101/2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur

41. Permensegneg 2/2024 tentang Tanda Pengenal PIN untuk Pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Beserta Keluarga Termasuk Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan

42. UU 59/2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

43. Perpres 98/2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat  

44. Perpres 100/2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

45. Perpres 99/2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

46. PP 35/2024 tentang Waralaba

47. Perpres 96/2024 tentang Cadangan Penyangga Energi

48. Perpres 97/2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut

49. Perpres 95/2024 tentang Bebas Visa Kunjungan

50. PP 34/2024 tentang Perubahan Atas PP 3/2017 tentang Otoritas Veteriner

Sumber: Inilah