Kejujuran Pejabat Dalam Menilai Sejarah: 'Studi Kasus Perbedaan Pandangan Yusril dan Mahfud MD Terhadap Peristiwa 1998'

Kejujuran Pejabat Dalam Menilai Sejarah: 'Studi Kasus Perbedaan Pandangan Yusril dan Mahfud MD Terhadap Peristiwa 1998' Dalam ranah politik dan pemerintahan, kebenaran sering kali menjadi alat yang diolah sesuai kepentingan.  Pernyataan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum yang baru dilantik, mengenai peristiwa 1998 sebagai bukan pelanggaran HAM berat, menuai kontroversi.  Pendapat ini bertentangan dengan Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, yang secara tegas menyatakan bahwa peristiwa tersebut telah ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM.  Pertentangan ini bukan hanya soal pandangan hukum, melainkan juga soal kejujuran pejabat dalam menyampaikan kebenaran, yang kerap kali dibayangi oleh kepentingan politik. Keberpihakan dalam Sejarah: Antara Kebenaran dan Kepentingan Sejarah mencatat bahwa peristiwa 1998 melibatkan tragedi besar yang menyisakan luka mendalam bagi banyak keluarga korban.  Hingga kini, kasus tersebut masih menjadi