DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan pengkhianat bangsa dengan berbagai kebijakan yang menguntungkan pihak asing dan merugikan rakyatnya sendiri
“Jokowi orang Indonesia yang tidak bisa tidur dan makan enak. Mungkin dalam waktu dekat sebelum tanggal 20 Oktober 2024 Jokowi menghilang dan melarikan diri ke luar negeri,” kata Kapten (Purn) Ruslan Buton dalam Silaturahmi Lintas Tokoh dan Elemen Rakyat “Jelang 20 Oktober 2024…?” yang digagas Faizal Assegaf, di Al-Jazeera Signature Restoran & Lounge, Menteng, Jakarta pada Selasa (1/10/2024).
Kata Ruslan Buton, Jokowi merupakan orang yang bertanggungjawab dalam kerusakan sistem berbangsa dan bernegara Indonesia.
“Kau bajingan, Jokowi paling pengkhianat bangsa ini, harus bertanggungjawab kerusakan di negeri ini. Asal kau harus bertanggungjawab atas kerusakan sistem berbangsa dan bernegara di negeri ini,” paparnya.
Ia meminta rakyat untuk tidak membiarkan Jokowi kabur ke luar negeri.
“Jangan biarkan dia lepas. Dia tidak melepas kerugian negara dengan meminta maaf, salat taubat, di penjara tidak mengurangi dosa-dosa Jokowi. Kita semua bisa menyelamatkan diri demi anak cucu kita,” pungkasnya.
[VIDEO]
Apa kata Ruslan Buton tentang mulyono ... pic.twitter.com/frF6pWv8wr
— bantoro_ (@Boediantar4) October 1, 2024
Adili, tangkap penjarakan sekeluarga...
— Sang_Datuk (@sangdatuk01) October 1, 2024
Usut harta anak anaknya...bajingan tolol kata RG
Negoro Siap Tangkap Jokowi Usai Pelantikan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024
Menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2024 dan pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, sejumlah kelompok masyarakat menggelar aksi persiapan untuk menuntut pertanggungjawaban mantan presiden.
Kelompok-kelompok ini menuduh Jokowi sebagai “penjahat” yang menyebabkan penderitaan rakyat akibat kebijakan ekonomi yang dinilai menguntungkan oligarki dan proyek OBOR (One Belt One Road), yang menurut mereka menindas pribumi.
Aksi yang digelar di beberapa tempat ini mencerminkan kemarahan sejumlah pihak terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi yang dianggap gagal menciptakan lapangan pekerjaan dan memberatkan rakyat.
Mereka menuduh pemerintahannya telah menekan kebebasan berpendapat dan berekspresi, seperti yang terjadi dalam pembubaran diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Kemang, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Diskusi tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional seperti Din Syamsuddin, Ustaz Eka Jaya, Jumhur Hidayat, dan Marwan Batu Bata, namun dibubarkan oleh aparat keamanan, yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Pada acara silaturahmi yang diadakan di Rumah Makan Al Jazera, Menteng, 1 Oktober 2024, sejumlah tokoh dari berbagai elemen masyarakat berkumpul dan memberikan orasi terkait perubahan politik yang akan terjadi setelah 20 Oktober 2024.
Di antara mereka yang hadir dan memberikan pidato adalah Amien Rais, Refly Harun, Edi Mulyadi, Ruslan Buton, Faisal Asegaf, Said Didu, dan Gatot Nurmantyo.
Selain itu, orasi juga dilakukan oleh berbagai tokoh dari kalangan aktivis, akademisi, serta politisi yang menandatangani pernyataan bersama.
Faisal Asegaf, Ketua Umum Partai Negoro, dalam sambutannya menegaskan pentingnya persatuan dan tekad untuk menuntut pertanggungjawaban mantan presiden Jokowi setelah pelantikan Prabowo.
Ia juga menyebut bahwa gerakan ini adalah bentuk cinta tanah air dan tanggung jawab dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Acara ini berlangsung dengan khidmat, meski sesekali terganggu oleh percakapan panitia yang sibuk melayani tamu, termasuk Romadhon Pohan yang sibuk berswafoto bersama para undangan.
Kelompok Negoro dan simpatisannya berjanji akan terus mengawal pemerintahan baru dan memastikan mantan presiden Jokowi diadili atas tuduhan-tuduhan yang mereka anggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.
Sumber: JakartaSatu