DEMOCRAZY.ID - Peneliti Senior Trust Indonesia Research and Consulting, Ahmad Fadhli menilai 50 aturan yang diterbitkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu singkat sejak Agustus 2024 hingga beberapa hari sebelum lengser pada Minggu 20 Oktober 2024, tidak etis karena bukan demi kepentingan rakyat. "Saya kira tudingan soal kesan baik yang dicitrakan Presiden Jokowi itu bukan tanpa alasan, karena bisa dilihat betapa dikebutnya sejumlah aturan yang tampak berpihak pada kepentingan ASN atau pegawai instansi tertentu," tutur Fadhli saat dihubungi di Jakarta, Senin (21/10/2024). "Etiskah ini? Bagi saya pribadi, ini bisa saja etis kalau aturan 'deadline' itu bermanfaat bagi kepentingan orang banyak atau publik. Tapi dia bisa berlaku sebaliknya. Kalau aturan 'deadline' itu hanya menguntungkan elite, maka aturan tersebut sangat tidak etis," lanjut Fadhli, menekankan. Ia pun mencontohkan salah satu aturan yang diteken Jokowi di pengujung masa j
Jokowi Tak Etis Teken 50 Aturan Jelang Lengser, Kental Kepentingan Elite Bukan Demi Rakyat!
Oktober 21, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Peneliti Senior Trust Indonesia Research and Consulting, Ahmad Fadhli menilai 50 aturan yang diterbitkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu singkat sejak Agustus 2024 hingga beberapa hari sebelum lengser pada Minggu 20 Oktober 2024, tidak etis karena bukan demi kepentingan rakyat. "Saya kira tudingan soal kesan baik yang dicitrakan Presiden Jokowi itu bukan tanpa alasan, karena bisa dilihat betapa dikebutnya sejumlah aturan yang tampak berpihak pada kepentingan ASN atau pegawai instansi tertentu," tutur Fadhli saat dihubungi di Jakarta, Senin (21/10/2024). "Etiskah ini? Bagi saya pribadi, ini bisa saja etis kalau aturan 'deadline' itu bermanfaat bagi kepentingan orang banyak atau publik. Tapi dia bisa berlaku sebaliknya. Kalau aturan 'deadline' itu hanya menguntungkan elite, maka aturan tersebut sangat tidak etis," lanjut Fadhli, menekankan. Ia pun mencontohkan salah satu aturan yang diteken Jokowi di pengujung masa j