DEMOCRAZY.ID
.jpeg)
DEMOCRAZY.ID - Di sela kesibukan Prabowo Subianto menyusun kabinetnya, beredar kampanye di sejumlah daerah tentang keberhasilan Jokowi selama 10 tahun berkuasa. Dia dianggap sukses membangun hilirisasi nikel. Benarkah?
Juru Kampanya Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Alfarhat Kasman justru mempertanyakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan 10 tahun Jokowi membangun hilirisasi mineral dan batu bara (minerba), khususnya nikel.
"Ini keberhasilan Jokowi untuk siapa? Misalnya, hilirisasi nikel yang begitu masif, apa keuntungannya untuk rakyat kecil? Yang ada malah kemiskinan di daerah penghasil nikel dan mineral lainnya. Tambah tahun semakin dahsyat. Ditambah kerusakan lingkungan yang dihasilkan, semakin parah," papar Farhat, sapaan akrabnya saat dihubungi, Jakarta, Senin (14/10/2024).
Selama 10 tahun Jokowi berkuasa, menurut Farhat, justru konglomerasi atau oligarki tambang yang dimanjakan. Industri yang berbahan baku kekayaan alam atau ekstratif, berkembang pesat di Indonesia.
Demikian pula insentif yang disediakan Jokowi untuk mendorong masuknya oligarki ekstraktif, terus ditambah.
"10 tahun Jokowi, berhasil menciptakan ketimpangan ekonomi. Pengusaha ekstraktif semakin kaya, rakyat kecil semakin melarat. Bahkan lahannya diambil alih secara paksa, jelas-jelas melanggar HAM," ungkapnya.
Ibarat kata, lanjut Farhat, kaum oligarki tambang dibentangkan karpet merah selebar-lebarnya.
Jangan heran, aktivitas tambang yang mereka lakukan sangat ugal-ugalan dan tak steril dari praktek koruptif. Meninggalkan utang ekologi yang nilainya luar biasa besar.
"Daerah kaya sumber daya alam, mulai Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, NTT, tingkat kemiskinannya besar sekali. Tingkat kerusakan lingkungan juga parah sekali. Hutan rusak, Deforestasi tinggi, sumber air tercemar, pesisir laut kotor, semua terjadi dalam 10 tahun Jokowi," kata Farhat.
Tersiar informasi, menjelang pergantian pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo pada 20 Oktober ini, muncul kampanye terselubung yang berisi sukses Jokowi dalam 10 tahun.
Operasi pencitraan berbayar ini, dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif disingkat TSM. Termasuk soal hilirisasi nikel yang suka disebut Jokowi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Maluku Utara pada Maret 2024 mencapai 6,32 persen.
Atau hanya turun 0,14 persen poin terhadap Maret 2023 dan turun 0,05 persen poin terhadap September 2022.
Meski turun, angkanya relatif kecil. Artinya, kedalaman kemiskinan masyarakat di Malut masih relatif tinggi dibandingkan daerah sekitarnya.
Menurut data Jatam bertajuk IWIP sebagai Etalase Kejahatan Strategis Nasional Negara-Korporasi, Halmahera Tengah memiliki indeks kedalaman kemiskinan 1,8 poin pada 2023. meroket dari 1,36 poin pada 2022, berdasarkan data BPS.
Dilansir melalui situs resmi IWIP, nilai investasi yang telah direalisasikan sebesar US$11 miliar, menyerap tenaga kerja 36.000 pekerja, dan penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) Rp32 miliar pada 2019–2021.
Sedangkan Sulawesi Tengah, luasnya 61.841 kilometer-persegi, dihuni 3,14 juta jiwa, mencetak pertumbuhan ekonomi 11,91 persen pada 2023. Menjadi yang tertinggi di Pulau Sulawesi.
Sementara di wilayah Kepulauan Maluku dan Papua, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melejit 20,49 persen pada 2023. Jumlah warganya 1,31 juta jiwa.
Di antaranya adalah tambang milik PT Weda Bay Nickel, perusahaan yang dimiliki oleh Thingshan Group dengan 51,2 persen saham, perusahaan asal Prancis bernama Eramet dengan 37,8 persen.
Sisanya digenggam BUMN, PT Aneka Tambang (Persero/ANTM) Tbk. Ada juga tambang nikel di Kawasi, Malut dikelola PT Trimegah Bangun Persada, afiliasi Harita Group.
Sumber: Inilah
