Inilah 12 PR Pendidikan Yang tak Terselesaikan Jokowi, Kini Jadi Beban Prabowo-Gibran

DEMOCRAZY.ID - Persatuan Guru Republik Indonesia (P2G) menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. 

P2G juga mengapresiasi langkah cepat Prabowo dalam menyiapkan calon Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), yang dikabarkan akan dijabat oleh Abdul Mu’ti, seorang tokoh Muhammadiyah yang berpengalaman mengelola ribuan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi.

“Kami berharap, dengan latar belakang pendidikan yang kuat, Abdul Mu’ti mampu secara akseleratif memperbaiki kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru di Indonesia,” ujar Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/10/2024).

P2G mengidentifikasi 12 pekerjaan rumah (PR) prioritas di bidang pendidikan dasar, menengah, dan guru yang diwariskan dari pemerintahan Jokowi dan Mendikbudristek Nadiem Makarim, yang perlu segera dituntaskan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dan Mendikdasmen baru.

1. Peningkatan Skor PISA

P2G menyoroti penurunan drastis skor PISA Indonesia. Pada 2022, skor membaca Indonesia turun menjadi 359 dari 371 pada 2018, skor matematika turun menjadi 366 dari 379, dan skor sains turun menjadi 366 dari 379. Ini menunjukkan perlunya perbaikan signifikan dalam kualitas pendidikan.

2. Rekrutmen 1 Juta Guru PPPK

Prabowo-Gibran diharapkan bisa menuntaskan janji rekrutmen 1 juta guru PPPK yang tidak tercapai selama pemerintahan Jokowi. 

P2G menuntut agar guru honorer, terutama yang berusia di atas 35 tahun, diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN.

3. Penambahan Penghasilan Guru

P2G mendesak agar janji Prabowo-Gibran untuk memberikan tambahan penghasilan Rp2 juta per bulan bagi semua guru, baik negeri maupun swasta, honorer maupun ASN, segera direalisasikan mulai Oktober 2024.

4. Tata Kelola Guru

P2G meminta adanya perbaikan tata kelola guru dengan fokus pada peningkatan kompetensi, kesejahteraan, distribusi yang merata, serta perlindungan bagi guru dalam menjalankan profesinya.

5. Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan

P2G mengusulkan agar Prabowo-Gibran menyusun Rencana Aksi Nasional untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, madrasah, dan pesantren yang selama ini masih belum ditangani secara komprehensif.

6. Penghapusan Ujian Nasional

P2G meminta agar Abdul Mu’ti tidak menghidupkan kembali Ujian Nasional (UN), mengingat adanya kekhawatiran akan kembalinya kebijakan tersebut, terutama dengan latar belakang Abdul Mu’ti yang pernah menjadi Ketua BSNP.

7. Infrastruktur Sekolah dan Akses Digital

P2G mendesak adanya perbaikan dan perluasan infrastruktur sekolah, terutama di wilayah terpencil. Selain itu, perlu ada akselerasi dalam menyediakan akses digital bagi seluruh sekolah.

8. Peta Jalan Pendidikan Indonesia

P2G berharap adanya perbaikan dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi guru, serta menyoroti kesejahteraan guru sebagai indikator keberhasilan.

9. Evaluasi Program Guru Penggerak

P2G meminta evaluasi terhadap Program Guru Penggerak (PGP) yang dianggap diskriminatif karena seleksi yang dilakukan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua guru.

10. Implementasi Kurikulum Merdeka

P2G mendukung keberlanjutan Kurikulum Merdeka, namun dengan beberapa catatan, seperti pelatihan yang lebih merata dan beban administrasi guru yang lebih ringan.

11. Kebijakan PPDB Zonasi

P2G menekankan pentingnya kajian ulang terhadap kebijakan PPDB Zonasi yang belum mencapai tujuannya dalam memberikan akses pendidikan yang adil bagi semua anak Indonesia.

12. Relevansi Kurikulum SMK dengan Industri

P2G menyoroti tingginya angka pengangguran lulusan SMK dan mendesak adanya korelasi yang lebih baik antara kurikulum SMK dan kebutuhan industri, termasuk peningkatan fasilitas sekolah.

P2G berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dan Mendikdasmen Abdul Mu’ti akan bersikap inklusif dan membangun dialog yang baik dengan seluruh stakeholder pendidikan untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional secara menyeluruh.

Sumber: Inilah