DEMOCRAZY.ID - Pemerintah dinilai belum berhasil menyejahterakan dan melindungi petani. Justru yang terjadi, petani masih kerap menjadi korban kriminalisasi akibat proyek strategi pemerintah di berbagai wilayah konsesi. Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) mencatat bahwa masih terjadi kriminalisasi petani di wilayah-wilayah konsesi, baik di hutan tanaman industri, pertambangan, juga yang terbaru kawasan pangan food estate. "Kawasan food estate tidak melibatkan rumah tangga petani, ini yang menimbulkan masalah struktural yang berdampak terhadap kesejahteraan petani. Itu garis besarnya sebetulnya ya," kata Pengurus KNPK Muhammad Nur Uddin dalam konferensi pers Hari Tani Nasional 2024 di Jakarta, Jumat (4/10/2024). Nur Uddin berharap, pada masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, konflik negara dengan petani itu bisa teratasi dengan dilakukan perubahan teknokratik dalam rencana pembangunan jaga menengah. Dia menekankan, pemerintahan Prabowo harus lebih mengut
DEMOCRAZY.ID - Pemerintah dinilai belum berhasil menyejahterakan dan melindungi petani. Justru yang terjadi, petani masih kerap menjadi korban kriminalisasi akibat proyek strategi pemerintah di berbagai wilayah konsesi. Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) mencatat bahwa masih terjadi kriminalisasi petani di wilayah-wilayah konsesi, baik di hutan tanaman industri, pertambangan, juga yang terbaru kawasan pangan food estate. "Kawasan food estate tidak melibatkan rumah tangga petani, ini yang menimbulkan masalah struktural yang berdampak terhadap kesejahteraan petani. Itu garis besarnya sebetulnya ya," kata Pengurus KNPK Muhammad Nur Uddin dalam konferensi pers Hari Tani Nasional 2024 di Jakarta, Jumat (4/10/2024). Nur Uddin berharap, pada masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, konflik negara dengan petani itu bisa teratasi dengan dilakukan perubahan teknokratik dalam rencana pembangunan jaga menengah. Dia menekankan, pemerintahan Prabowo harus lebih mengut