DEMOCRAZY.ID - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan masih tidak terima dengan klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah kehendak rakyat. Ia menekankan permasalahan IKN tidak bisa disederhanakan menjadi 'ini bukan proyek presiden'. Masalah IKN menurutnya, adalah masalah perbuatan melawan hukum, masalah pelanggaran UU dan Konstitusi. "Yang menyedihkan, Jokowi melakukan perbuatan melawan hukum tersebut secara sengaja dan sangat terencana. Jokowi sangat sadar bahwa UU IKN yang disahkan dan ditandatanganinya, pada 15 Februari 2022, merupakan UU yang melanggar sejumlah UU dan Konstitusi," kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip Minggu (6/10/2024). Pertama, kata Anthony, Jokowi dengan sengaja membentuk Pemerintah Daerah baru untuk Ibu Kota Negara dalam bentuk otorita, yang merupakan bagian dari pemerintah pusat, setara dengan kementerian atau lembaga, tanpa ada DP
DEMOCRAZY.ID - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan masih tidak terima dengan klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah kehendak rakyat. Ia menekankan permasalahan IKN tidak bisa disederhanakan menjadi 'ini bukan proyek presiden'. Masalah IKN menurutnya, adalah masalah perbuatan melawan hukum, masalah pelanggaran UU dan Konstitusi. "Yang menyedihkan, Jokowi melakukan perbuatan melawan hukum tersebut secara sengaja dan sangat terencana. Jokowi sangat sadar bahwa UU IKN yang disahkan dan ditandatanganinya, pada 15 Februari 2022, merupakan UU yang melanggar sejumlah UU dan Konstitusi," kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip Minggu (6/10/2024). Pertama, kata Anthony, Jokowi dengan sengaja membentuk Pemerintah Daerah baru untuk Ibu Kota Negara dalam bentuk otorita, yang merupakan bagian dari pemerintah pusat, setara dengan kementerian atau lembaga, tanpa ada DP