DEMOCRAZY.ID - Ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengkritik rencana pengembangan cetak sawah seluas 2 juta hektare, untuk swasembada pangan, yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Proyek lumbung pangan di Papua itu dianggap melanggengkan praktik ekstrativisme kolonial—eksploitasi kekayaan alam oleh perusahaan asing yang sempat terjadi di masa lalu. "Papua sekali lagi diperlakukan sebagai objek eksploitasi untuk kepentingan pembangunan nasional, tanpa mempertimbangkan dampak besar yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat lokal dan lingkungan," kata pendiri sekaligus CEO Narasi Institute ini saat dihubungi Tempo, Rabu, 23 Oktober 2024. Proyek lumbung pangan atau food estate digencarkan pada era kepemimpinan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Proyek ini dikembangkan di Kalimantan Tengah, Sumba Tengah, Gresik, Garut, Temanggung, hingga Merauke. Agar lebih lancar, program food estate juga dim
DEMOCRAZY.ID - Ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengkritik rencana pengembangan cetak sawah seluas 2 juta hektare, untuk swasembada pangan, yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Proyek lumbung pangan di Papua itu dianggap melanggengkan praktik ekstrativisme kolonial—eksploitasi kekayaan alam oleh perusahaan asing yang sempat terjadi di masa lalu. "Papua sekali lagi diperlakukan sebagai objek eksploitasi untuk kepentingan pembangunan nasional, tanpa mempertimbangkan dampak besar yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat lokal dan lingkungan," kata pendiri sekaligus CEO Narasi Institute ini saat dihubungi Tempo, Rabu, 23 Oktober 2024. Proyek lumbung pangan atau food estate digencarkan pada era kepemimpinan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Proyek ini dikembangkan di Kalimantan Tengah, Sumba Tengah, Gresik, Garut, Temanggung, hingga Merauke. Agar lebih lancar, program food estate juga dim