DEMOCRAZY.ID - Dalam rapat kerja yang digelar pada Selasa (30/10/2024), DPR RI mengungkapkan sejumlah penyelewengan terkait kuota haji yang dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia. Temuan ini menyoroti praktik tidak transparan dan dugaan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan calon jemaah haji. Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari berbagai sumber yang menunjukkan adanya penyelewengan dalam distribusi kuota haji. “Kami menemukan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ada dugaan manipulasi kuota haji yang mengakibatkan ketidakadilan bagi calon jemaah. Beberapa pihak mendapatkan kuota tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Yandri dalam rapat tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh DPR, ada beberapa modus operandi yang digunakan dalam penyelewengan kuota haji. Salah satunya adalah pengaturan kuota yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, sehingga calon jemaah yang seharusnya me
DEMOCRAZY.ID - Dalam rapat kerja yang digelar pada Selasa (30/10/2024), DPR RI mengungkapkan sejumlah penyelewengan terkait kuota haji yang dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia. Temuan ini menyoroti praktik tidak transparan dan dugaan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan calon jemaah haji. Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari berbagai sumber yang menunjukkan adanya penyelewengan dalam distribusi kuota haji. “Kami menemukan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ada dugaan manipulasi kuota haji yang mengakibatkan ketidakadilan bagi calon jemaah. Beberapa pihak mendapatkan kuota tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Yandri dalam rapat tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh DPR, ada beberapa modus operandi yang digunakan dalam penyelewengan kuota haji. Salah satunya adalah pengaturan kuota yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, sehingga calon jemaah yang seharusnya me