DEMOCRAZY.ID - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti ketimpangan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) di kawasan industri yang mengolah produk hilirisasi. Hal tersebut diungkapkan Bahlil dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, pada Rabu (16/10/2024). Dalam disertasinya yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia yang dikutip Jumat (18/10/2024), Bahlil menunjukkan adanya ketimpangan DBH disejumlah kawasan industri. Menurutnya, daerah penghasil sumber daya alam seringkali tidak mendapatkan porsi yang seimbang dari pendapatan yang dihasilkan. Dalam contoh kasus Halmahera Tengah yang mengolah hilirisasi nikel, dari total pendapatan sebesar Rp12,5 triliun, hanya sekitar Rp2 triliun yang dikembalikan ke daerah. Padahal, beban tanggung jawab daerah dalam mengelola dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas industri sangat besar. "Itu menga
DEMOCRAZY.ID - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti ketimpangan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) di kawasan industri yang mengolah produk hilirisasi. Hal tersebut diungkapkan Bahlil dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, pada Rabu (16/10/2024). Dalam disertasinya yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia yang dikutip Jumat (18/10/2024), Bahlil menunjukkan adanya ketimpangan DBH disejumlah kawasan industri. Menurutnya, daerah penghasil sumber daya alam seringkali tidak mendapatkan porsi yang seimbang dari pendapatan yang dihasilkan. Dalam contoh kasus Halmahera Tengah yang mengolah hilirisasi nikel, dari total pendapatan sebesar Rp12,5 triliun, hanya sekitar Rp2 triliun yang dikembalikan ke daerah. Padahal, beban tanggung jawab daerah dalam mengelola dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas industri sangat besar. "Itu menga