DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti ketimpangan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) di kawasan industri yang mengolah produk hilirisasi.
Hal tersebut diungkapkan Bahlil dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, pada Rabu (16/10/2024).
Dalam disertasinya yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia yang dikutip Jumat (18/10/2024), Bahlil menunjukkan adanya ketimpangan DBH disejumlah kawasan industri.
Menurutnya, daerah penghasil sumber daya alam seringkali tidak mendapatkan porsi yang seimbang dari pendapatan yang dihasilkan.
Dalam contoh kasus Halmahera Tengah yang mengolah hilirisasi nikel, dari total pendapatan sebesar Rp12,5 triliun, hanya sekitar Rp2 triliun yang dikembalikan ke daerah.
Padahal, beban tanggung jawab daerah dalam mengelola dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas industri sangat besar.
"Itu mengapa banyak orang daerah berteriak," kata Bahlil.
Bahlil pun mengusulkan agar porsi pembagian DBH produk ekspor hilirisasi ditingkatkan menjadi minimal 30-45%.
Tujuannya adalah agar daerah dapat lebih optimal dalam memanfaatkan potensi sumber daya alamnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami ingin penerimaan negara harus dibagikan ke daerah, harus dibagi DBH oil and gas dan hilirisasi," tuturnya.
Untuk diketahui, hilirisasi adalah program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pemerintah pun terus gencar mendorong program hilirisasi sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
Dengan mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, Indonesia tidak lagi sekadar sebagai pemasok bahan baku, namun juga sebagai produsen barang jadi dengan nilai jual yang lebih tinggi.
Bahlil: Hilirisasi Nikel di Morowali Bikin Sakit ISPA dan Kualitas Air Buruk!
Geliat hilirisasi industri nikel di Morowali ternyata membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa hilirisasi nikel menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus ISPA di wilayah tersebut.
Dalam disertasinya, Bahlil mengungkap data yang menunjukkan lonjakan signifikan kasus ISPA sejak meningkatnya aktivitas industri nikel di Morowali.
Hal ini mengindikasikan adanya hubungan erat antara polusi udara akibat aktivitas industri dengan masalah kesehatan masyarakat.
Melalui disertasinya yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia, Bahlil menunjukkan bahwa hilirisasi membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarkat sekitar kawasan industri.
Berdasarkan data yang dipaparkan, prevalensi Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Sulawesi Tengah, khususnya di Morowali telah mencapai 54 persen akibat hilirisasi yang dijalankan di lingkungan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
"Saya harus sampaikan ini, kesehatan ISPA di Sulawesi Tengah, khususnya di Morowali itu 54 persen kena semua. Sementara di Halmahera Tengah, jauh lebih baik," ujar Bahlil dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di Makara Art UI, yang dikutip Jumat (18/10/2024).
Selain itu, Bahlil mengatakan, hilirisasi juga membuat kualitas air di sekitar industri menjadi buruk.
"Dan air di sana untuk air di Morowali waduh itu minta ampun, tapi ini jauh lebih baik dari pada Halmahera Tengah," katanya.
Namun, Bahlil mohon maklum atas dampak buruk itu. Dia berdalih itu terjadi karena hilirisasi adalah program baru. Karena itu, pemerintah belum punya pengalaman.
"Memulai dari kekurangan jauh lebih baik daripada tidak memulai sama sekali dan kita akan melakukan perbaikan," tutur Bahlil.
Sumber: Suara
