DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Kasus perusakan dan pembubaran paksa diskusi kelompok Diaspora di Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024) pagi sebagai aksi premanisme membetok perhatian publik.
Sehingga aparat penegak hukum dan pemerintah perlu bertanggung jawab agar seperti ini tidak terulang kembali.
Wakapolda Metro Jaya, Djati Wiyoto Abadhy, menyebut pihaknya masih mendalami motif para pelaku. Kendati dia menegaskan Polda Metro Jaya tidak menoleransi segala bentuk premanisme.
"Kita akan lakukan skrining dan pendalaman terhadap para pelaku. Siapa yang menggerakkan, apa motifnya, apa tujuannya," katanya dikutip pada Rabu (2/10/2024).
Selain itu polisi juga sedang menyelidiki secara internal terhadap para anggotanya yang bertugas mengamankan pada saat aksi unjuk rasa berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada pelanggaran prosedur atau tidak.
Ia mencontohkan apakah sudah dilakukan pemeriksaan jumlah personel yang dilibatkan dan kemudian saat acara, apakah tindakan yang akan dilakukan, termasuk bila terjadi dinamika yang berkembang, apa yang harus dilakukan.
"Kami akan lakukan investigasi secara internal jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kita pada saat kegiatan pengamanan kemarin," jelasnya.
Dia juga bilang pihaknya siap menerima kritik atas kekurangan dan kelemahan pada petugas yang melaksanakan tugas sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan tugas.
Pasalnya seperti dalam video yang viral nampak para pelaku perusuh tersebut mencium tangan polisi dan memeluk saat mereka meninggalkan lokasi hotel.
"Kita lihat video yang beredar di lapangan, di media sosial, jadi pada saat mereka selesai melakukan aksi pembubaran, mereka dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan mengatakan bahwa ini sebagai bentuk wujud etika, pamit dengan petugas atau anggota yang ada di situ," klaim Djati.
Terpisah, pendamping hukum lima pelaku Gregorius Upi dari DG & Patners Lawfirm, menuturkan kliennya menyesal atas perbuatan tersebut. Para pelaku aksi siap mempertanggungjawabkan tindakannya.
"Klien kami menyadari bahwa tindakan mereka dalam membubarkan diskusi tersebut tidak dibenarkan dan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi berbagai pihak".
"Mereka menyesali tindakan mereka yang telah membuat kegaduhan dan siap untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka sesuai dengan proses hukum yang berlaku," ungkapnya.
Ia juga mengeklaim kliennya tidak terlibat kerja sama dengan polisi terkait aksi pembubaran tersebut.
Greg menjelaskan alasan kelima orang itu masuk lewat pintu belakang hotel karena alasan efisiensi dan tanpa ada arahan dari pihak mana pun, termasuk aparat polisi.
Sebelum kasus ini, berdasarkan catatan Monitorindonesia.com, bahwa sepanjang Januari hingga September 2024 setidaknya sudah terjadi beberapa kali pembubaran aksi protes damai yang dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal.
Aksi Global Climate Strike
Kegiatan ini diinisasi oleh sejumlah LSM namun mendapatkan intimidasi dari orang tak dikenal.
Mulanya, seorang pria yang bukan bagian dari peserta aksi berorasi memuji pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Pukul 13:30 WIB, beberapa orang preman merampas properti milik peserta aksi, seperti poster, pengeras suara, dan patung manekin yang menggambarkan Jokowi.
Meski polisi berada di lokasi, mereka tidak melakukan tindakan untuk menghentikan perampasan tersebut.
"Perampasan tersebut terjadi tepat di depan aparat yang bertugas. Alih-alih melindungi jalannya aksi damai, polisi memilih untuk diam dan menyaksikan tindak kekerasan tanpa melakukan upaya untuk menghentikannya," sebut Koalisi Global Strike, pada Jumat (27/9/2024).
Diskusi ICW
Diskusi yang direncanakan oleh LSM anti-korupsi, ICW, berjudul "Marah-Marah kepada Private Jet dan Fufufa" dibatalkan oleh manajemen Kala di Kalijaga, Blok M, Jakarta Selatan pada Kamis (12/9/2024).
Diskusi ini ingin membahas kontroversi terkait penggunaan fasilitas mewah oleh keluarga Jokowi, termasuk tentang politik dinasti.
Manajemen Kala di Kalijaga menyatakan bahwa ICW tidak mengantongi izin yang diperlukan untuk diskusi di lokasi tersebut.
Mereka juga menyebut acara tersebut rawan menimbulkan gangguan keamanan. Akibatnya, diskusi harus dipindahkan ke Guyonan Cafe yang berlokasi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Peneliti ICW, Egi Primayogha, menyayangkan pembatalan ini dan menilai alasan yang diberikan pihak manajemen tidak berdasar.
Forum Air Rakyat di Hotel Oranjje Denpasar
Diskusi Forum Air Rakyat yang berlangsung di Hotel Oranjje, Denpasar, Bali pada 20-21 Mei 2024, bertepatan dengan acara World Water Forum ke-10.
Diskusi ini bertujuan membahas pengelolaan sumber daya air yang berorientasi kepentingan masyarakat. Namun, acara tersebut dibubarkan oleh ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN).
"Mereka bahkan mengusir tamu undangan, jurnalis, dan pembicara. Salah satu yang diusir adalah I Dewa Gede Palguna, mantan hakim Mahkamah Konstitusi RI," kata Koordinator DDF Ignasius Darmawan.
Kemudian pada 20 Mei, sekelompok massa ormas menerobos masuk ke lokasi diskusi dan mencopot atribut acara secara paksa.
Mereka melakukan intimidasi verbal dan fisik terhadap peserta yang berasal dari berbagai kalangan, termasuk aktivis, akademisi, dan masyarakat umum.
Pada hari kedua, 21 Mei, intimidasi makin meningkat dengan adanya pengadangan dan penguncian ruang diskusi.
Pembubaran Ceramah Syariah Riza Basalamah
Pengajian yang dipimpin oleh penceramah Syafiq Riza Basalamah di Masjid Assalam Purimas, Gunung Anyar, Surabaya pada 22 Februari 2024, dibubarkan oleh Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser).
Organisasi tersebut menuding Syafiq Riza Basalamah sering menyerang ajaran dan amaliyah Nahdlatul Ulama (NU), termasuk dalam hal berzikir.
Pada pagi hari sebelum acara, GP Ansor dan Banser telah mengadakan musyawarah dengan pihak penyelenggara dan aparat setempat, serta sepakat untuk hanya menyelenggarakan salat maghrib berjamaah tanpa ceramah Syafiq Riza Basalamah.
Namun, panitia tetap menggelar pengajian pada sore harinya, sehingga massa dari GP Ansor dan Banser datang untuk membubarkan acara.
Diskusi Forum Anomali di Parepare
Diskusi yang digelar oleh Forum Anomali dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Kota Parepare pada 19 Januari 2024 bertujuan untuk membahas masa depan dan anomali demokrasi di Indonesia. Tapi, diskusi tersebut dibubarkan oleh kepolisian setempat.
Diskusi ini menghadirkan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang, Ketua BEM KM Universitas Gadjah Mada (UGM) Gielbran M. Noor, Ketua BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) Muhammad Haikal, dan Sekretaris Jenderal Sema Paramadina Afiq Naufal. Mereka juga merupakan pendiri Forum Anomali.
Kapolres Parepare, Arman Muis, telah memberikan imbauan agar acara tersebut dibatalkan. Meski demikian, penyelenggara tetap melanjutkan diskusi di tempat yang telah ditentukan.
Namun, saat acara berlangsung, sejumlah polisi datang memantau jalannya diskusi, kemudian membubarkan acara tersebut.
Sumber: MonitorIndonesia
