'Dari Sisi Role Model Jati Diri Kepemimpinan dan Edukatif, Gibran Terlarang Menjadi RI 2'

'Dari Sisi Role Model Jati Diri Kepemimpinan dan Edukatif, Gibran Terlarang Menjadi RI 2'

Oleh: Damai hari Lubis

Pengamat Politik

Dalam diskursus politik Indonesia yang semakin kompleks, hadirnya sosok Gibran Rakabuming Raka sebagai  Wakil Presiden terpilih 2024-2029 memunculkan banyak perdebatan. 

Salah satu topik yang paling mencuat adalah terkait aspek role model kepemimpinan dan latar belakang edukatif yang ia bawa. 

Dari sisi hukum, moralitas, dan etika kepemimpinan, muncul pertanyaan yang fundamental: apakah Gibran layak menduduki posisi RI.2? 

Beberapa pihak, termasuk pakar telematika Dr. Roy Suryo, telah menyuarakan kekhawatiran mengenai integritas moral dan kapasitas intelektual Gibran.

Temuan Roy Suryo dan BSSN

Salah satu kontroversi yang memperkuat argumen bahwa Gibran tidak layak menjadi Wakil Presiden adalah temuan dari Dr. Roy Suryo, yang mengungkapkan dugaan bahwa Gibran terkait dengan akun anonim di forum daring Kaskus yang dikenal sebagai fufu fafa. 

Berdasarkan analisis forensik data yang disampaikan oleh Roy Suryo, ada dugaan kuat bahwa akun tersebut dimiliki oleh Gibran, dengan hasil analisis yang mencapai 99,9 persen kecocokan.

Temuan ini diperkuat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang menyatakan bahwa akun tersebut memang milik Gibran. 

Hal ini menimbulkan spekulasi lebih lanjut tentang tindakan atau pernyataan anonim yang pernah dibuat oleh akun tersebut, yang dianggap dapat memengaruhi citra moral seorang calon pemimpin bangsa. 

Tindakan tersembunyi di balik akun anonim tidak hanya mempertanyakan keterbukaan seorang pemimpin, tetapi juga integritas mereka dalam memegang tanggung jawab publik.

Perspektif Moral dan Hukum

Dari sisi moralitas, seorang pemimpin yang akan menduduki jabatan setinggi Wakil Presiden harus memiliki standar etika yang tinggi, tidak hanya dalam tindakan publik tetapi juga dalam perilaku pribadi. 

Keterkaitan Gibran dengan akun anonim yang diduga melakukan aktivitas kontroversial menunjukkan kekhawatiran akan transparansi dan integritasnya. 

Dalam sistem demokrasi yang sehat, rakyat berhak menuntut seorang pemimpin yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan dan perkataannya, baik di ruang publik maupun pribadi.

Pandangan ini semakin diperkuat oleh latar belakang pendidikan Gibran yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi kepemimpinan pada level tertinggi. 

Menurut data yang beredar, Gibran hanya menyelesaikan pendidikan formal setingkat SMP, dengan beberapa menyebutkan bahwa dia hanya memiliki kualifikasi D.1 sesuai dengan pernyataan dari KPU. 

Dalam masyarakat modern yang kompleks, di mana kepemimpinan memerlukan pengetahuan mendalam dan keahlian dalam berbagai bidang, pendidikan yang memadai menjadi fondasi penting untuk memahami isu-isu strategis nasional.

Jatidiri Kepemimpinan: Menghindari Pengulangan Kesalahan

Bangsa Indonesia telah melalui satu dekade kepemimpinan yang dipenuhi dengan berbagai kritik terkait model kepemimpinan sebelumnya, khususnya yang dianggap mengedepankan loyalitas politik di atas kompetensi. 

Tidak sedikit yang melihat sosok Gibran sebagai perpanjangan dari gaya kepemimpinan ayahnya, Presiden Joko Widodo, yang meskipun dipuji oleh sebagian, juga mendapat kritik tajam terkait nepotisme dan kurangnya pembaruan dalam birokrasi pemerintahan.

Oleh karenanya, ada urgensi bagi bangsa ini untuk tidak terperosok kembali ke dalam mentalitas kepemimpinan yang cenderung kurang kompeten. 

Dalam sebuah negara demokratis yang sehat, pemimpin harus dapat menjadi panutan, memberikan teladan moral dan intelektual yang dapat diandalkan. 

Dengan latar belakang Gibran yang dianggap kurang memenuhi syarat dalam hal integritas dan pendidikan, semakin banyak pihak yang mempertanyakan apakah ia benar-benar mampu menjalankan tugas Wakil Presiden dengan baik.

Kesimpulan

Gibran Rakabuming Raka mungkin memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, namun dari sudut pandang moralitas, hukum, dan standar pendidikan, dia belum memenuhi kriteria untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. 

Bangsa ini membutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya kompeten secara intelektual tetapi juga memiliki integritas yang tak terbantahkan. 

Jika standar ini diabaikan, Indonesia berisiko terjerumus kembali ke dalam kepemimpinan yang lemah dan tidak memadai, yang pada akhirnya akan merugikan negara dan rakyat.

Sebagai bangsa yang besar dengan cita-cita luhur berdasarkan Pancasila, penting untuk memastikan bahwa setiap pemimpin, khususnya di posisi strategis seperti Wakil Presiden, mampu membawa bangsa ini maju ke arah yang lebih baik, baik dari sisi moral, intelektual, maupun etika kepemimpinan. ***