DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berkomitmen untuk menutup kebocoran negara yang sudah terjadi bertahun-tahun.
Totalnya diperkirakan mencapai Rp300 triliun dan melibatkan 300 pengusaha.
Hal ini diungkapkan langsung oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang juga merupakan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo saat berdiskusi dengan para pengusaha di gedung Kadin Indonesia, Jakarta, awal pekan ini.
Daftar itu ia peroleh dari dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala BKPK Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
300 pengusaha itu disebut-sebut bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit.
"Ini ada indikasi pengusaha yang nakal, ini data yang Pak Prabowo dapat dari Pak Luhut dan Pak Ateh dan dikonfirmasi dari KLHK ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal, ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," ujarnya.
Hashim menyatakan, 300 lebih wajib pajak nakal yang masuk daftar belum membayar pajak kepada pemerintah itu memiliki utang pajak senilai Rp 300 triliun.
Ia memastikan, pengusaha itu tidak ada yang menjadi bagian dari anggota Kadin Indonesia.
"Sampai Rp 300 triliun yang belum bayar, ini data-data yang dihimpun pemerintah, so saat ini Pak Prabowo siap kita sudah dapat daftar 300 lebih, saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu. Saya tidak lihat tapi akan saya cek lagi, nanti ada peringatan bersahabat, friendly reminder please pay up," ungkap Hashim.
Melalui kebijakan penguatan pengawasan perpajakan yang dilakukan oleh Kementerian Penerimaan Negara ini, pemerintah Prabowo akan mendapatkan tambahan penerimaan negara senilai Rp 50 triliun tiap tahunnya.
Pada kesempatan yang berbeda, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan sejumlah modus Wajib Pajak nakal yang diduga tak membayar pajak hingga Rp 300 triliun.
Drajad mengatakan data yang dipaparkan Hashim itu ditemukan ketika tim mencari potensi penerimaan negara.
Menurut dia, tambahan penerimaan negara ini dibutukan untuk anggaran belanja Prabowo tahun 2025.
"Kebetulan kami menemukan ada pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan ada sumber-sumber yang belum tergali," kata Drajad ditemui di Le Meridien, Jakarta, Rabu, (9/10/2024).
Drajad menuturkan sumber pajak yang tidak terkumpul itu contohnya adalah kasus-kasus pajak yang sudah inkrah di pengadilan.
Dia bilang wajib pajak itu sebenarnya sudah kalah di pengadilan pajak, tapi tidak membayar sesuai putusan.
"Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai. Tapi mereka nggak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar, itu jumlahnya juga sangat besar," kata dia.
Selain itu, Drajad mengatakan ada pula kasus transfer pricing yang terendus. Bila ditindak, kata dia, maka dapat menjadi penerimaan negara.
"Kemudian ada beberapa kasus lain yang mungkin terlalu spesifik untuk saya sebutkan. Tapi intinya yang disampaikan Pak Hashim itu basisnya adalah data sangat kredibel," kata dia.
Drajad mengatakan apabila digali lebih jauh, maka jumlah pajak yang tidak terkumpul bisa lebih besar dari Rp 300 triliun. Namun, dia enggan membeberkan jumlah pastinya.
Sumber: CNBC
