DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra kembali meralat ucapannya setelah sempat menyebut jika tragedi 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Buntut ucapan kontroversialnya di hari pertama bekerja di kabinet Prabowo Subianto, Yusril akhirnya kembali meluruskan. Yusril kini menyebut nantinya ia akan melihat kembali apa yang menjadi rekomendasi Komnas HAM kepada pemerintah perihal kasus 1998. "Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya, apakah terkait masalah genocide ataukah ethnic cleansing? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," kata Yusril di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/10/2024). Yusril mengeklaim dirinya cukup paham terhadap pengadilan HAM. Sebab, kata Yusril, dirinya yang mengajukan Undang-Undang Pengadilan HAM kepada DPR. "Dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur
DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra kembali meralat ucapannya setelah sempat menyebut jika tragedi 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Buntut ucapan kontroversialnya di hari pertama bekerja di kabinet Prabowo Subianto, Yusril akhirnya kembali meluruskan. Yusril kini menyebut nantinya ia akan melihat kembali apa yang menjadi rekomendasi Komnas HAM kepada pemerintah perihal kasus 1998. "Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya, apakah terkait masalah genocide ataukah ethnic cleansing? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," kata Yusril di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/10/2024). Yusril mengeklaim dirinya cukup paham terhadap pengadilan HAM. Sebab, kata Yusril, dirinya yang mengajukan Undang-Undang Pengadilan HAM kepada DPR. "Dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur