DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran sudah melakukan blunder, padahal baru saja akan bekerja usai dilantik pada Senin (21/10/2024) lalu.
Adanya hal itu dianggap ditenggarai pendeknya waktu penyeleksian para calon menteri.
"Ini imbas dari prematurnya seleksi kabinet, Prabowo hanya show off proses seleksi, tetapi tidak benar-benar memilih tokoh dengan integritasnya terjamin," kata Analis Politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, Rabu (23/10/2024).
Dedi lantas menyinggung sisi profesionalitas. Menurutnya, profesional tersebut bukan hanya soal identitas.
"Ini yang dimaksud dengan profesional itu tidak saja soal identitas, melainkan soal cara kerja dan karakter personal yang tidak terintervensi dengan kepentingan ekonomi maupun politik manapun," katanya.
Dedi mencontohkan dua menteri yang dianggap blunder dan menjadi sorotan, yakni Yusril Ihza Mahendra dan Natalius Pigai.
"Yusril, Natalius Pigai, bisa dianggap sebagai sosok yang memang punya kapasitas, tetapi kapasitas yang mereka miliki potensial tidak digunakan untuk kepentingan bersama atau bangsa, melainkan untuk sedikit kelompok utamanya yang sedang mempekerjakan mereka, tentu ini ironi," katanya.
Khusus untuk Natalius yang disorot karena baru saja dilantik sebagai Menteri HAM justru meminta anggaran besar Rp20 Triliun, hal itu dianggap tak rasional.
"Sejauh ini Kementerian HAM dengan nomenklatur lama, tidak pernah tunjukkan kerja yang mengacu pada penegakan keadilan hukum, lalu jika saat ini Pigai inginkan anggaran besar, jelas tidak rasional jika dibandingkan dengan cakupan kerjanya," pungkasnya.
Baru Dilantik Sudah Blunder
Sebelumnya, sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih dianggap melakukan blunder mereka diantaranya seperti Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menteri HAM Natalius Pigai hingga Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto.
Yusril sempat menyebut Tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Hal itu diucapkan Yusril di hari pertama bekerja sebagai Menko di kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Lalu, Natalius Pigai meminta pagu anggaran di kementeriannya dirombak. Ia meyakini bahwa akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, secara fisik maupun nonfisik.
Ketika ditanya estimasi dana yang dibutuhkan Kementerian HAM, mantan Komisioner Komnas HAM itu menjawab bahwa kementerian yang ia pimpin ingin anggarannya lebih dari Rp20 triliun.
Kemudian Yandri Susanto membuat undangan haul, hari santri dan tasyakuran menggunakan stampel dan kop surat menteri.
Sumber: Suara
