DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan bahwa Kementerian HAM tidak menerapkan program 100 hari kerja.
Pihaknya akan fokus pada program lima tahun sebagai upaya kondisi darurat untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara.
Pernyataan ini disampaikan Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2024).
“Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” katanya.
Pernyataan ini menjadi landasan bagi Kementerian HAM untuk bergerak cepat dalam memperbaiki struktur dan sistem di kementerian.
Padahal sebelumnya, pada Rabu (23/10/2024), Pigai sempat mengungkapkan bahwa dirinya akan memfokuskan 100 hari pertamanya untuk memperkuat struktur organisasi dan menata sistem di Kementerian HAM.
Penegasan ini menunjukkan fokus Pigai yang ingin menata Kementerian HAM secara komprehensif dalam kurun waktu panjang, bukan hanya dalam waktu 100 hari.
Pigai menyebutkan bahwa akan segera dilakukan penempatan personel dan pengisian staf di Kementerian HAM.
“Kalau program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi serta pengisian staf, maka saya akan menyelesaikannya dalam tujuh hari,” katanya.
Pigai menjelaskan bahwa pertemuan pertamanya sebagai Menteri HAM adalah untuk menyusun organisasi yang langsung ia pimpin sendiri.
Ia menyusun, mengoreksi, dan menyusun ulang rancangan organisasi agar segera sesuai dengan tujuan kementerian.
"Saya langsung pimpin, langsung bikin. Rancangan yang mereka (Kementerian HAM) siapkan, langsung saya susun, coret ini masukan, coret ini masukan, saya susun lagi, masukan ke atas," ujar Pigai.
Sebelum berangkat mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah, Pigai mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengadakan rapat sebanyak 6-7 kali untuk mempercepat penyelesaian tugas pokok dan fungsi kementerian.
Pigai memperkirakan pada Senin (4/11) atau Selasa (5/11/2024) pekan depan, struktur baru Kementerian HAM akan dilantik.
Menurutnya, lima tahun ke depan akan menjadi kondisi darurat bagi Kementerian HAM, sehingga seluruh pegawai harus siap siaga dalam memberikan layanan publik.
Natalius Pigai juga menegaskan bahwa Kementerian HAM berkomitmen untuk tetap berada di garis depan dalam memastikan kebijakan-kebijakan HAM dapat tersampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk mereka yang berada di ujung pembangunan.
Sebelumnya usai dilantik jadi menteri, Natalius Pigai langsung mengajukan permintaan tambahan anggaran untuk program-program kementeriannya. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di gedung Kementerian HAM.
Natalius Pigai mengungkapkan bahwa pihaknya membutuhkan anggaran lebih dari Rp20 triliun guna mendukung rencana pembangunan pusat-pusat pendidikan HAM di seluruh Indonesia.
"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun," ujar Pigai.
Permintaan kenaikan anggaran ini, menurut Pigai, telah dibahas dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
"Saya sudah bicara langsung dengan Kepala Bappenas dan saya sudah bicara dengan Menteri Keuangan bahwa kami, saya akan membangun 56 pusat pendidikan HAM," jelas Pigai.
Sumber: Suara
