Ada Kabar Baru dari IKN Setelah Pemerintahan Dipimpin Presiden Prabowo, Apa Tuh?

DEMOCRAZY.ID - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sampai saat ini masih berlanjut meski terjadi pergantian Presiden RI dari Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

Selain pembangunan, Otorita IKN juga melakukan berbagai kegiatan lain seperti menggelar pelatihan pemandu ekowisata di Desa Wonosari, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sejak Rabu Rabu (23/10/2024) hingga Jumat (25/10/2024).

Direktur Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Otorita IKN, Muhsin Palinrungi mengungkapkan, tujuan pelatihan yang diikuti 25 peserta sebagai upaya meningkatkan kapasitas para pemuda di kawasan Nusantara untuk menjadi pemandu ekowisata.

“Diharapkan melalui pelatihan ini, kapasitas para pemuda untuk menjadi pemandu ekowisata di IKN meningkat dan kedepannya diharapkan dapat menjadi pemandu wisata yang bersertifikat,” ungkap Muhsin dikutip dari Website OIKN, Sabtu (25/10/2024).

Menurutnya, setelah mengikuti pelatihan selama tiga hari, para peserta pelatihan yang berasal dari beberapa desa di kawasan IKN tersebut akan mempraktikan pengetahuan yang diperolehnya untuk menjadi pemandu masyarakat yang berkunjung di IKN.

“Setelah melakukan tugasnya sebagai pemandu ekowisata selama beberapa bulan, mereka rencananya akan diikutkan pelatihan lanjutan untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagai pemandu ekowisata,” jelas Muhsin.

Kalvendi Kurnia Hamdani, salah satu peserta, mengungkapkan bahwa pelatihan ini sangat luar biasa dengan narasumber yang memiliki pengalaman serta jam terbang tinggi. 

Ia menyebut, pelatihan ini telah membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Sepaku, berkat kerjasama antara Otorita IKN dan berbagai pihak terkait. 

"Semoga nanti ada program lanjutannya lagi dari OIKN, entah itu sertifikasinya, atau program lanjutan dari level yang lebih tinggi lagi," ujar Kalvendi.

Muhsin menambahkan, saat ini kunjungan masyarakat ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) semakin meningkat sehingga diperlukan pemandu yang terlatih untuk menjelaskan berbagai hal tentang IKN, khususnya bangunan-bangunan arsitektur di KIPP.

“Kunjungan masyarakat ke KIPP semakin hari semakin meningkat sehingga dibutuhkan jumlah pemandu yang memadai dan terlatih untuk menjelaskan berbagai hal tentang IKN diantaranya penjelasan tentang bangunan-bangunan yang ada di KIPP seperti Istana Negara, Taman Kusuma Bangsa dan bangunan lainnya,” papar Muhsin.

Supriatna Amiputra, Komite Skema di Lembaga Sertifikasi Profesi Pramindo sekaligus salah satu narasumber pelatihan, setuju dengan hal tersebut dan menjelaskan, profesi pemandu wisata saat ini telah memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) khusus untuk pemandu ekowisata. 

"Pemandu wisata itu selain harus piawai dalam public speaking, kemudian piawai juga dalam mengorganisir sebuah tur, juga harus profesional, artinya bertanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap keselamatan peserta, dan juga wajah Indonesia," ungkap Supriatna.

Muhsin melanjutkan, saat ini para pegawai Otorita IKN ditugaskan sebagai liaison officer (LO) secara bergiliran untuk memandu para pengunjung dari Rest Area hingga Plaza Seremoni.

“Dalam jangka pendek, para staf Otorita IKN yang kita tugaskan untuk menjadi LO setidaknya sampai akhir Desember 2024 nanti dan diharapkan pada tahun depan para pemandu ekowisata yang sudah dilatih dapat bertugas sebagai pemandu ekowisata di IKN,” pungkasnya.

Fokus Pembangunan Kantor Legislatif

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, saat ini pemerintah memfokuskan pembangunan kantor legislatif di IKN.

Menurut AHY, arahan untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur legislatif datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Selain untuk legislatif, infrastruktur bagi lembaga yudikatif juga akan diutamakan terlebih dahulu.

"Kami pernah dengar adalah bagaimana kelanjutan dari IKN ini lebih diprioritaskan untuk menghadirkan pusat legislatif karena untuk eksekutif sudah terbangun," kata AHY di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"Selain eksekutif, gedung parlemennya juga harus siap, termasuk juga untuk lembaga yudikatif," lanjutnya.

Sementara itu, pengembangan fasilitas bisnis akan dikesampingkan untuk sementara waktu.

"Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Presiden Prabowo) ke depan, utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya, pemerintahan, maupun fungsi bisnis lainnya," ujar AHY.

Pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu juga mengatakan bahwa evaluasi terhadap pembangunan IKN perlu dilakukan setiap lima tahun.

AHY menilai perlunya dilihat peta prioritas pembangunan IKN setiap lima tahun. 

"Ini berlaku untuk infrastruktur, termasuk pembangunan sumber daya manusia," ucap AHY.

'Jadi saya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan, tetapi tentu kita akan sesuaikan. Budgeting-nya harus diketahui, berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN," pungkasnya.

Basuki Hadimuljono Pimpin OIKN

Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku akan diberikan amanah untuk menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.

Kabar tersebut dibocorkan Basuki saat acara sertijab Kementerian PUPR digelar di Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024) malam.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg, Pak Jokowi, saya masih diminta di OIKN," kata Basuki.

Ia pun menargetkan bakal merampungkan pembangunan gedung lembaga-lembaga pemerintah dalam dua tahun ke depan.

"Gedung-gedungnya, DPR, MPR, MK lainnya, yudikatif juga harus dibangun," ujar Basuki.

Kendati demikian, Basuki masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) baru dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) di era Pemerintahan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.

"Belum tahu. Keppresnya kan belum ada. Ya secepatnya, sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," ujar Basuki.

Sumber: Tribun