4 Kontroversi Natalius Pigai, Menteri HAM Minta Tambah Anggaran Rp20 Triliun

DEMOCRAZY.ID - Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto belakangan banyak diperbincangkan karena meminta anggaran tambahan senilai Rp20 triliun.

Pigai sendiri merupakan menteri pertama Kementerian HAM yang baru didirikan Kabinet Prabowo Subianto. 

Ia merupakan tokoh yang kerap menuai perhatian publik karena berbagai hal. Di bawah ini adalah daftar kontroversi yang terkait dengan Natalius Pigai:

1. Minta Anggaran Triliunan

Salah satu kontroversi yang paling banyak mendapat perhatian adalah ketika Natalius Pigai meminta peningkatan anggaran untuk kementeriannya hingga Rp 20 triliun. 

Pigai menilai bahwa anggaran sebesar itu diperlukan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pendidikan HAM di seluruh Indonesia.

Namun, pernyataan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk mantan diplomat Dino Patti Djalal yang menyebut permintaan ini sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. 

Bagi banyak pihak, anggaran tersebut dianggap terlalu besar untuk kementerian baru seperti Kementerian HAM

2. Polemik Pengawasan HAM

Sebagai menteri baru, Pigai mengkritik rendahnya anggaran Kementerian HAM, yang awalnya hanya sebesar Rp 60 miliar. 

Menurutnya, anggaran tersebut tidak mencukupi untuk melakukan pengawasan dan pengembangan HAM di Indonesia.

Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM memerlukan dana yang jauh lebih besar agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama dalam melindungi hak-hak dasar masyarakat

3. Isu Rasisme

Sebelumnya, Natalius Pigai pernah menjadi korban serangan rasisme yang dilontarkan oleh Ambroncius Nababan pada tahun 2021.

Serangan ini menyebabkan keributan besar di ranah publik, di mana Ambroncius akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang. 

Kasus ini memperlihatkan ketegangan terkait diskriminasi rasial di Indonesia, khususnya terhadap masyarakat Papua

4. Kritik terhadap Pemerintah Jokowi

Natalius Pigai cukup vokal dalam mengkritik pemerintah era Presiden Joko Widodo terkait penanganan isu HAM. 

Sebagai mantan Komisioner Komnas HAM, Pigai sering kali mengkritik kebijakan yang dianggapnya tidak pro terhadap masyarakat Papua, wilayah asalnya. 

Hal ini menyebabkan Pigai kerap berseberangan dengan pemerintah dalam berbagai isu HAM, dan membuatnya sering disorot media.

Sumber: Suara