DEMOCRAZY.ID
%20(1).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Deretan wajah lama bakal menghiasi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, seiring presiden terpilih itu yang memanggil 16 menteri dan 1 wakil menteri Presiden Jokowi ke Kertanegara sebagai calon menteri.
Diketahui pemanggilan tersebut dilakukan Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara Nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin kemarin. Total ada 49 orang yang menghadap.
Terkait wajah lama di kabinet Jokowi yang turut menghadap ke Kertenegara tentu mendapat sorotan. Sebab 30 persen lebih dari total 49 calon menteri tersebut bakal diisi kembali oleh menteri-menteri Jokowi.
Dugaan nama-nama itu merupakan titipan dari Jokowi kepada Prabowo kian mencuat. Sebab bila sekadar untuk keberlanjutan, rasa-rasanya tidak perlu sampai memboyong wajah lama ke kabinet baru.
"Keberlanjutan itu tidak bergantung pada menteri, melainkan pada komando presiden karena kebijakan dan program utama pemerintah sudah diundangkan," kata Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah, Selasa (15/10/2024).
Berdasarkan hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini menduga bahwa memang wajah-wajah lama yang ikut menghadap ke Kertanegara adalah titipan kepala negara saat ini.
"Untuk itu, masuknya kembali nama-nama di kabinet Jokowi punya potensi sebagai titipan Jokowi, terlebih pada akhir ini Prabowo intens diminta menghadap Jokowi, terbaru di Solo, ini menandai jika Jokowi tidak begitu saja memberikan kebebasan pada Prabowo," kata Dedi.
Menurut Dedi, sebagai presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif dalam penyusunan kabinet, Prabowo bisa lebih mandiri. Tetapi yang terjadi kini justru Prabowo mengikuti corak Jokowi.
"Ironisnya Prabowo terkesan ikut corak kekuasaan yang dibawa Jokowi, padahal Prabowo seharusnya dapat lebih tegas dan mandiri," kata Dedi.
Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin melihat ada banyak kemungkinan mengenai menteri-menteri Jokowi yang dipanggil sebagai calon menteri ke kediaman Prabowo.
Menurutnya alasan-alasan tersebut bisa jadi karena Prabowo menginginkan keberlanjutan pemerintahan.
Mengingat sejumlah menteri lama yang diboyong adalah menteri-menteri bidang ekonomi.
"Mungkin karena kemarin mengalami masa masa sulit di pandemi, menteri di bidang ekonomi dianggap sukses, dianggap baik, dianggap bisa menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia sehingga dijadikan lagi," kata Ujang kepada Suara.com, Selasa (15/10/2024).
Namun kemungkinan lain adalah adanya potensi nama-nama titipan dari Jokowi, kemudian pembagian kekuasaan atau power sharing untuk partai politik, dan rencana pembentukan zaken kabinet yang terdiri dari ahli di bidangnya.
"Itu kan kepentingan-kepentingan itu di-mix, dikombinasi, disatukan dalam sebuah perahu kabinet itu. Jadi kalau saya sih lihatnya ya mungkin di situ semua semua itu yang saya katakan tadi adalah diformulasikan, dieksekusi, diimplementasikan dalam kabinet Prabowo-Gibran," kata Ujang.
Menurutnya, bila nama-nama lama kembali mengisi kabinet mendatang karena pembentukan zaken kabinet, alasan tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima.
"Ya kalau kita bicara hanya membentuk zaken kabinet saja kelihatannya juga kontradiksi juga karena faktanya banyak dari kalangan partai politik kan gitu," kata Ujang.
Ia mengatakan pembentukan kabinet tentu menjadi kewenangan Prabowo. Kekinian menteri-menteri yang kelak dilantik perlu diawasi kinerjanya dalam 100 hari pertama.
"Ya kita serahkan semuanya kepada Prabowo karena itu memang hak bagi Prabowo karena itu hak prerogatif, jadi kita harus hormati, hargai siapapun yang dijadikan menteri. Tinggal kita nilai nanti ketika 100 hari ketika 3 bulan ke depan bagus atau tidak kinerjanya," kata Ujang.
Sumber: Suara
