Waduh! Para Saksi Mulai Dapat Tekanan, Pansus Angket Haji Minta Pendampingan LPSK

DEMOCRAZY.ID - Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 DPR RI menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjamin keselamatan dan keamanan para saksi yang telah bersedia menyampaikan keterangan secara jujur dan terbuka.

Juru Bicara Pansus Angket Haji DPR RI Wisnu Wijaya mengatakan, hal itu juga dilakukan untuk mendukung kelancaran tugas selama proses penyelidikan. 

Sejumlah saksi yang telah dipanggil oleh pansus, menurutnya berasal dari unsur pemerintah maupun dari unsur nonpemerintah.

"LPSK akan mendampingi proses investigasi penyelenggaraan haji sampai penyelidikan oleh pansus angket haji DPR tuntas," kata Wisnu saat dihubungi di Jakarta, Senin (2/9/2024).

Sejauh ini, menurutnya saksi dari unsur jamaah haji mulai menerima tekanan hebat dari pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Tekanan itu, menurutnya juga dirasakan oleh Anggota Pansus Angket Haji DPR RI.

Selama kurang lebih dua pekan, dia mengatakan investigasi oleh pansus angket haji DPR mulai menemukan titik terang terkait pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas penyimpangan kuota haji tambahan.

Untuk itu, menurutnya kehadiran LPSK akan memberikan perlindungan dalam bentuk fisik semisal menyediakan safe house dan pengawalan melekat hingga pendampingan hukum bagi para saksi yang mengalami ancaman dan gugatan hukum akibat dari keterangan yang disampaikan kepada Pansus Angket Haji DPR.

"Perlindungan tersebut diberikan berdasarkan permintaan saksi secara pribadi atau dapat melalui permintaan pansus angket haji DPR," kata Anggota Komisi VIII DPR RI itu sebagaimana dilansir Antara.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7), menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji.

"Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?" kata Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar yang disambut jawaban "setuju" oleh para Anggota DPR RI yang menghadiri sidang.

Dia mengatakan bahwa pembentukan pansus itu beserta komposisi keanggotaannya sudah sesuai dengan tata tertib yang berlaku, yang mana Anggota Pansus terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan (tujuh orang), Partai Golkar (4), Partai Gerindra (4), Partai NasDem (3), Partai Demokrat (3), PKS (3), PAN (2), dan PPP (1).

Pansus Angket Haji itu dibentuk untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang (UU) dan atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

'Pansus Haji Memang Kental Politik, Tapi Bobroknya Gus Yaqut Mesti Diungkap'

Ibarat menyelam minum air. Keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Haji memang bisa jadi benar bagian dari manuver politik Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendapatkan posisi di pemerintahan selanjutnya, tapi juga cara ampuh mengungkap bobroknya Kementerian Agama (Kemenag) di era kepimimpinan Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut).

Peneliti Senior Trust Indonesia Research and Consulting, Ahmad Fadhli mengamini bahwa sulit memisahkan kepentingan Cak Imin dari keberadaan Pansus Haji. 

Ia meyakini pansus dibentuk sebagai bagian dari strategi untuk menggeser unsur pengurus PBNU dari pemerintahan. " Boleh jadi iya (demikian)," tutur dia kepada Inilah.com, di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Terlepas dari adanya muatan politik, harus diakui bahwa kinerja Gus Yaqut dalam penyelenggaraan haji buruk. Fadhli mengingatkan, pemerintah selanjutnya jangan lagi memilih sosok menteri seperti ini. 

"Tidak boleh mengangkat figur Menteri yang dinilai gagal dalam kinerjanya menyelenggarakan haji," ucap dia.

Maka dari itu, ia mengingatkan DPR untuk jangan terlalu terbawa dengan 'dentuman gendang' Cak Imin atau PKB. 

Fadhli meminta seluruh anggota pansus fokus mengurai segala permasalahan penyelenggaraan haji.

"Tujuan utama agenda Pansus untuk mengungkapkan kinerja buruk Kemenag, merupakan salah satu cara agar publik terus mengingat kegagalan dalam menyelenggarakan ibadah haji," ucap dia.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024) menyetujui pembentukan Pansus Angket Pengawasan Haji.

"Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?" kata Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar yang disambut jawaban "setuju" oleh para Anggota DPR RI yang menghadiri sidang.

Setelah menerima jawaban setuju, Muhaimin pun berkelakar bahwa para Anggota Komisi VIII DPR bertepuk tangan paling keras terhadap persetujuan itu. Adapun Komisi VIII DPR menjadi komisi yang membidangi permasalahan haji.

Dia mengatakan bahwa pembentukan pansus itu beserta komposisi keanggotaannya sudah sesuai dengan tata tertib yang berlaku, yang mana Anggota Pansus terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan (tujuh orang), Partai Golkar (4), Partai Gerindra (4), Partai NasDem (3), Partai Demokrat (3), PKS (3), PAN (2), dan PPP (1). ***