DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyebut, menjabat atau tidak, Jokowi tidak bebas dari jeratan hukum, alias kebal hukum.
Kalau memang melanggar aturan perundang-undangan, tentu ada sanksi hukumnya. Hal itu disampaikan Dedi menanggapi pengamat dan praktisi hukum, Johan Silalahi.
"Rumor bahwa presiden kebal hukum ini berlebihan, meskipun faktanya karena faktor kekuasaan, mereka bisa saja menghindari sanksi hukum atas putusan politik maupun kebijakan yang keliru," tutur Dedi saat dihubungi di Jakarta, dikutip Sabtu (21/9/2024).
"Tetapi jika tuntutannya adalah tindakan kriminal, semisal terbukti korupsi, maka pengadilan harus memutus bersalah. Presiden sekalipun layak dibawa ke meja sidang dan mendapat hukuman," sambungnya.
Terkait isu ring 1 atau istana dilanda galau bahwa Jokowi akan menjadi presiden pertama yang dipenjara, karena kasus kriminal, utamanya penyalahgunaan kekuasaan, cukup berlebihan.
"Jika yang khawatir merupakan kroni dan keluarga (Jokowi), itu lumrah. Tetapi jika istana dimaksud adalah pejabat-pejabat elit ini, itu hanya rumor. Dalam politik, tidak ada loyalitas permanen," tegasnya.
"Bahkan jika Jokowi dipenjara sekalipun, elit di istana dengan cepat beradaptasi dan pindah haluan," lanjutnya.
Selama dua periode memimpin Indonesia, kata Dedi, Jokowi terlalu banyak melakukan manuver politik yang meresahkan.
Misalnya, Jokowi membebaskan anggota kabinet berpolitik atau menjadi petinggi parpol.
Sebelumnya, beredar video berisikan pernyataan Johan yang menyebut istana khawatir tentang nasib Jokowi bakal menjadi presiden pertama yang masuk bui.
Video tersebut diunggah akun didin_darma, dengan judul "Ring 1 Khawatir Jokowi Presiden Pertama yang Dipenjara", pada Selasa (17/9).
Isi video tersebut menayangkan pernyataan pengamat dan praktisi hukum Johan Silalahi dalam sebuah forum diskusi bersama sejumlah pakar hukum tata negara.
Direktur Negarawan Center itu menyampaikan informasi yang dia peroleh mengenai kondisi di Istana saat ini, terutama kaitannya dengan Presiden Jokowi.
"Saya mendengar sendiri dari Ring 1 Istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang, mereka sampai bilang, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia yang masuk penjara adalah Presiden Joko Widodo," ujar Johan, Rabu (18/9).
Akan tetapi, dia juga mendapat informasi adanya kesepakatan bersama dalam upaya menghindari penegakan hukum terhadap Jokowi.
"Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini, bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum," ucap Johan.
"Pada saat menjabat dan saat tidak menjabat mereka tidak bisa disentuh oleh hukum, mereka dilindungi oleh hukum. Itu tidak tertulis," sambungnya.
Namun, dirinya memandang kalaupun ada konsensus antara pihak-pihak tertentu untuk melindungi Jokowi dari penegakan hukum, maka hal tersebut sama saja mengkhianati konstitusi.
"Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas, tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara baik presiden atau siapapun di profesi paling bawah itu sama di mata hukum dan pemerintahan," tuturnya.
"Berarti tidak ada kekebalan hukum kepada presiden-wakil presiden juga mantan presiden dan mantan wakil presiden," tegas Johan.
Simak selengkapnya video..
[VIDEO]
Istana Panik, Jokowi Bisa jadi Presiden Pertama yang Masuk Penjara pic.twitter.com/uiNW64SAcq
— REPUBLIK MERDEKA | RMOL.ID (@rmol_id) September 19, 2024
85 Juta Pekerjaan Hilang di 2025, Rocky: Skill Bohong Jokowi Tingkat Dewa!
Pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai potensi lapangan pekerjaan hilang pada tahun 2025, membuat dia dinilai sebagai pembohong besar.
Pengamat politik Rocky Gerung menyampaikan penilaiannya tersebut dalam dalam sebuah wawancara bersama jurnalis senior Hersubeno Arief, dalam siaran Youtube Forum News Network (FNN), dikutip RMOL, Jumat (20/9).
Menurutnya, Jokowi menyebut 85 juta lapangan pekerjaan akan hilang akibat beberapa bidang sudah digantikan mesin, tak bisa dibenarkan.
Pasalnya, dia menganggap potensi tersebut bisa dicegah oleh Jokowi dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong penyediaan lapangan kerja, sebagaimana dijanjikan dalam kampanyenya di pemilihan presiden sebelumnya.
"Kita tahu kemampuan Jokowi untuk berbohong makin lama makin tingkat dewa tuh. dia gagal membuktikan sesuatu yang dia janjikan justru sekarang dia keluh kesahkan itu," ujar Rocky.
Di samping itu, Rocky juga menyinggung pernyataan Jokowi soal bonus demografi yang jika dikelola dengan baik akan menjadi bencana bagi bangsa Indonesia.
"Bahwa justru kita harus hati-hati, bahaya kalau tingkat penganggurannya naik, lapangan pekerjaannya tidak tersedia. Jadi untuk apa bicara bonus demografi kalau dia sendiri enggak tahu kalau konsep bonus demografi dimulai dari ketersediaan SDM," keluhnya.
Bagi Rocky, ketersediaan SDM tidak bisa dipersepsikan hanya pada soal kuantitas, tetapi harus dilihat dari segi kualitas.
"SDM itu ada kalau dibutuhkan kemampuan tambahan melalui pendidikan. Tapi itu tidak disiapkan. Jadi terlantarnya pendidikan kita menyebabkan SDM tidak terpenuhi," tuturnya.
"SDM tidak terpenuhi artinya kesempatan masuk ke dalam persaingan bonus demografi tidak akan terjadi," sambung Rocky.
Oleh karena itu, mantan dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) itu menyimpulkan Jokowi tidak mengerti soal penyediaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan SDM, sehingga ngawur dalam menyampaikan informasi kepada publik.
"Jadi Jokowi menganggap bonus demografi adalah kelebihan demos. Bukan. Bonus demografi artinya ada SDM yang bermutu untuk disaingkan dengan SDM setara di ASEAN misalnya. Itu namanya persaingan bonus demografi, bukan kita dibandingkan dengan kita sendiri," ucapnya.
"Jadi dari segi konsep memang beliau (Jokowi) enggak paham," demikian Rocky menambahkan.
Sumber: Inilah
