DEMOCRAZY.ID - Anggota DPRD Jakarta Fraksi PSI Francine Widjojo meminta agar penyelenggara atau pejabat negara lain mencontoh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk mendatangi KPK terkait dugaan gratifikasi. Francine menyebut Kaesang punya inisiatif sendiri untuk datang kendati dalam posisi tidak dipanggil atau belum diminta klarifikasi oleh lembaga antirasuah itu. "Bisa dicontoh oleh penyelenggara negara untuk klarifikasi langsung ke KPK daripada hanya klarifikasi di akun media sosialnya saja," kata Francine saat dihubungi, Rabu (16/9). Juru Bicara Putra Bungsu Presiden Joko Widodo itu pun menyebut Kaesang memiliki inisiatif meskipun dia bukan merupakan penyelenggara negara. Di sisi lain, Francine enggan menyebutkan atau mengomentari pejabat lain yang kedapatan memakai jet pribadi dalam perjalanannya. Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian. "Mengenai penyelenggara negara lain di luar ranah kami. Silakan ditanyakan ke KPK dan biarkan rakyat yang meni
PSI Puji Kaesang Datangi KPK, Minta Pejabat Lain Tiru Si Anak Presiden: Klarifikasi Itu Bukan di Medsos!
September 19, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Anggota DPRD Jakarta Fraksi PSI Francine Widjojo meminta agar penyelenggara atau pejabat negara lain mencontoh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk mendatangi KPK terkait dugaan gratifikasi. Francine menyebut Kaesang punya inisiatif sendiri untuk datang kendati dalam posisi tidak dipanggil atau belum diminta klarifikasi oleh lembaga antirasuah itu. "Bisa dicontoh oleh penyelenggara negara untuk klarifikasi langsung ke KPK daripada hanya klarifikasi di akun media sosialnya saja," kata Francine saat dihubungi, Rabu (16/9). Juru Bicara Putra Bungsu Presiden Joko Widodo itu pun menyebut Kaesang memiliki inisiatif meskipun dia bukan merupakan penyelenggara negara. Di sisi lain, Francine enggan menyebutkan atau mengomentari pejabat lain yang kedapatan memakai jet pribadi dalam perjalanannya. Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian. "Mengenai penyelenggara negara lain di luar ranah kami. Silakan ditanyakan ke KPK dan biarkan rakyat yang meni