DEMOCRAZY.ID - Pengamat dinasti politik dari Institute for Advanced Research (IFAR), Universitas Katolik Atma Jaya, Yoes Kenawas menilai perluasan kekuasaan keluarga Presiden Joko Widodo bisa dicegah melalui gerakan sipil. Resistensi dari kelompok sipil, kata Yoes, sangat penting untuk melawan praktik dinasti politik di Indonesia. “Seperti yang kita lihat melalui aksi #kawal putusan MK,” kata Yoes dalam acara Australian National University The 41st Indonesia Update conference: How Jokowi changed Indonesia, tayang secara daring pada Sabtu, 14 September 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud Yoes adalah Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian syarat batas usia calon kepala daerah yang diatur Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. MK sepakat bahwa setiap persyaratan calon kepala daerah, termasuk soal batas usia, harus dipenuhi sebelum penetapan calon oleh KPU. Dewan Perwakilan Rakyat sempat hendak menganulir revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada Kamis, 22 Agustus
Pengamat Politik IFAR: Indonesia Bisa Hancur, Gerakan Sipil Harus Cegah 'Ekspansi' Dinasti Politik Jokowi!
September 15, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Pengamat dinasti politik dari Institute for Advanced Research (IFAR), Universitas Katolik Atma Jaya, Yoes Kenawas menilai perluasan kekuasaan keluarga Presiden Joko Widodo bisa dicegah melalui gerakan sipil. Resistensi dari kelompok sipil, kata Yoes, sangat penting untuk melawan praktik dinasti politik di Indonesia. “Seperti yang kita lihat melalui aksi #kawal putusan MK,” kata Yoes dalam acara Australian National University The 41st Indonesia Update conference: How Jokowi changed Indonesia, tayang secara daring pada Sabtu, 14 September 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud Yoes adalah Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian syarat batas usia calon kepala daerah yang diatur Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. MK sepakat bahwa setiap persyaratan calon kepala daerah, termasuk soal batas usia, harus dipenuhi sebelum penetapan calon oleh KPU. Dewan Perwakilan Rakyat sempat hendak menganulir revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada Kamis, 22 Agustus