Minimnya Investor dan Kerusakan Alam, Inilah Tanda-Tanda Pembangunan IKN Bakal Mangkrak, Akankah Terjadi?

DEMOCRAZY.ID - Peneliti Senior, Eko Cahyono mengungkap adanya permasalahan pembangunan proyek ambisius Ibu Kota Nusantara atau IKN yang diperkirakan bakal mangkrak.

Eko Cahyono menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional atau Brin untuk meneliti kerugian masyarakat adat yang disebabkan oleh pembangunan.

Pernyataan Eko Chayono tersebut berbasis temuan bahwa masyarakat ada yang tidak diajak berembuk atau adanya pelibatan bermakna untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Tak mengherankan, Eko Cahyono menyimpulkan di dalam penelitiannya mega proyek IKN hanya dibangun elit sebagian agenda politik untuk kepentingan kekuasaan.

Menjadikannya Politival of Ignorance atau pengabaian masyarakat adat untuk mendapatkan akses human security.

Pengabaian ini berdampak pada hilangnya peran masyarakat adat untuk dapat memiliki semacam tanggung jawab rakyat untuk ikut sukses di pembangunan.

Justru yang didapatkan adalah masyarakat dari awal telah menduga bahwa proyek Ibu Kota Nusantara ini akan mangkrak di kemudian hari.

Hal tersebut dapat terlihat dari berbagai tanda-tanda ketika agenda peresmian operasional gedung Istana IKN molor dari rencana awal pada 17 Agustus 2024.

Bukti lain adalah belum munculnya investor asing yang dicanangkan bakal menyokong pembiayaan pembangunan.

Padahal pemerintah telah mengobral hak izin guna bangunan yang bisa dikuasai sepanjang 190 tahun.

Presiden Jokowi bahkan mengajak warga Singapura untuk tinggal di Kota yang berjuluk Green City tersebut.

Sialnya, rencana tersebut tidak berjalan, apalagi Kepala Otorita IKN, Bambang Susantoni dan Wakilnya, Doni Raharjo mengundurkan diri karena persoalan keterlambatan pembayaran gaji pegawai.

Belakangan ini, Eko Cahyono membaca perselisihan Presiden Jokowi dengan penerusnya yakni Prabowo Subianto.

Mulanya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyebut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2025-2029 akan dilaksanakan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara.

Namun, kabar tersebut buru-buru ditepis oleh Ahmad Muzani. Ia memastikan bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilakukan di gedung MPR.

Baru-baru ini Presiden Jokowi mengungkap bahwa tidak ingin terburu-buru untuk segera memindahkan ibu kota pada masa pemerintahannya ke IKN.

Berbagai peristiwa tersebut menjadi pembuktian atas penilaian Eko Cahyono selama ini.

Utamanya nasib Ibu Kota yang rentan mangkrak karena tak direncanakan secara matang.

Sejak pembentukan Undang-Undang, Ibu Kota Nusantara menuai kritik lantaran mengabaikan aspek sosial budaya, lingkungan hidup dan potensi pembangunan masyarakat adat.

Pakar Hukum Tata Negara, Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mencemaskan adanya kerugian negara dalam proyek pembangunan IKN tersebut.

Namun menurutnya, tidak mustahil bagi penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan akan melakukan pengawasan.

Di satu sisi, pembangunan IKN ini juga telah merusak lingkungan alam dengan pembabatan hutan di berbagai kawasan.

Itulah informasi mengenai tanda-tanda pembangunan IKN bakal mangkrak yang dapat dilihat dari minimnya investor dan kerusakan alam.

Sumber: AyoBandung