DEMOCRAZY.ID
%20(Custom)%20(2).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Setelah sempat keras menolak pemindahan ibu kota ke IKN, Kalimantan Timur, tampaknya PKS mulai melunak dan beralih menjadi pendukung pembangunan IKN.
Ketua DPP PKS sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan IKN dalam rapat kerja Komisi II, Senin (9/9).
Awalnya Mardani menanggapi usulan anggaran pembangunan IKN yang diajukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Raja Juli Antoni, sebesar Rp 28,3 triliun untuk tahun 2025.
“Untuk otoritas IKN izin pertama kali dalam sejarah ini pimpinan dan anggota ada rekor mitra Komisi II yang anggarannya di atas Rp 10 triliun usulannya,” kata Mardani dalam rapat.
“Kami mendukung tetapi perlu sangat dijaga akuntabilitasnya suistanabilitasnya,” lanjutnya.
Setelah itu Mardani juga menyinggung beberapa tantangan dalam pembangunan IKN mulai dari masyarakat adat hingga inovasi pembangunan.
“Yang menjadi perhatian adalah karena konsepnya city in the forest gitu loh betul-betul keasrian dan keaslian baik kondisi alam masyarakat masyarakat adat betul-betul dijaga,” kata Mardani.
“Menurut saya itu adalah karya anak bangsa yang harus terus dijaga,” katanya.
[FLASHBACK] Terungkap! Ini 3 Alasan PKS Ngotot IKN Tetap Jakarta, Bukan di Kalimantan
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membeberkan sederet program kampanye gagasan. Salah satunya menolak rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu menegaskan, bahwa pihaknya sejak awal menolak pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan.
Menurut dia, ada banyak sejarah yang tak bisa dihilangkan begitu saja dari Jakarta.
"Salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu 2024 adalah tentang isu pemindahan IKN," katanya saat menghadiri agenda PKS di Kota Depok pada Minggu, 26 November 2023.
Syaikhu menegaskan, bahwa sikap PKS itu jelas setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi.
Kemudian, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik.
"PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai Ibu Kota Negara," ujarnya.
Ada tiga alasan yang menjadi dasar PKS menolak perpindahan IKN. Yakni dari sudut pandang historis, pembangunan dan keberlanjutan.
Syaikhu menjelaskan, bahwa di DKI Jakarta tempat dimana Ir. Soekarno-Moh. Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan, dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya ini dilahirkan.
"Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan," tuturnya.
Menurutnya, Jakarta mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin bisa diabaikan dalam rangka membangun jiwa nasionalisme.
Kemudian, dari sudut pandang pembangunan, PKS memandang menghadirkan pemerataan pembangunan bukan dengan memindah ibu kota negara, melainkan dengan membangun pusat ekonomi di kota kecil.
"Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota," katanya.
Sedangkan dari sudut pandang keberlanjutan, PKS memandang perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa.
Dalam hal ini Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau.
"Pulau Kalimantan adalah paru-paru Indonesia, bahkan Kalimantan adalah paru-paru dunia," tuturnya.
"Green economy, green jobs, adalah masa depan Indonesia, dan Kalimantan akan menjadi motor utama dan pusat pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia," sambungnya.
Sumber: Kumparan
