Menag Yaqut: Kalau Ada ASN Terlibat Permainan Haji, Tindak, Termasuk Menterinya!

DEMOCRAZY.ID - Menag Yaqut Cholil Qoumas menanggapi temuan Pansus Angket Haji DPR RI terkait permainan kuota jemaah haji. 

Pansus memang menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji 2024.

Gus Yaqut menegaskan, sudah mengingatkan semua jajaran untuk memberi pelayanan terbaik. Tidak boleh lagi yang main-main dengan penyelenggaraan haji.

“Kami di Kementerian Agama, pemerintah ini juga tidak ingin ada yang main-main dengan haji itu,” kata Yaqut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Bahkan, ia terbuka untuk menindak kasus ini bersama Pansus Haji. Sekalipun, nantinya bila ada bukti keterlibatan dirinya sebagai Menteri Agama.

“Kalau ada staf saya, ada perangkat ASN di tempat saya, di Kementerian Agama yang terlibat, ya ayo kita tindak bareng-bareng, Bahkan kalau menterinya terlibat gitu, dalam fraud,” ujar dia.

Ia mengatakan, Kemenag akan kooperatif memenuhi panggilan Pansus Haji untuk dimintai keterangan dalam rapat. Ia memastikan kasus ini ditindaklanjuti secara transparan.

“Penjelasan yang kami berikan itu (saat rapat pansus) juga menjadi konsumsi publik. Dari awal saya bilang, kita semua ini berharap agar proses di Pansus ini berjalan secara objektif, adil, gitu ya, sehingga kami juga bisa menerangkan kepada publik gitu,” kata Yaqut.

Sejauh ini Pansus Angket Haji mengeklaim telah menemukan bukti adanya permainan dalam penentuan keberangkatan jemaah haji khusus periode haji 2024.

Hal ini diperkuat dengan temuan lebih dari 3.503 jemaah berangkat haji tanpa melalui waktu tunggu yang biasanya bertahun-tahun.

Ini sempat disampaikan oleh Anggota Pansus Angket Haji 2024 dari fraksi PKB, Marwan Jafar.

“Kenapa terjadi orang 0 tahun lalu bisa berangkat, terutama haji khusus. Karena ada perintah dari atasannya, atasannya itu siapa, atasannya Kasubdit, atasannya Direktur, atasannya Dirjen,” kata Marwan saat ditemui usai rapat Pansus Angket Haji DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senin (9/9).

“Ada abuse of power di situ dari Kemenag. Sekaligus juga di situ pasti, hampir bisa dipastikan bahwa gratifikasi yang ada, yang menyertai kenapa orang 0 tahun bisa berangkat,” tutur Marwan.

Sumber: Kumparan