DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu naik pitam kepada jajaran KPU RI lantaran tidak bisa mendaftar sebagai bakal calon Bupati Tapanuli Tengah.
Momen ini terjadi dalam rapat kerja antara Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri di Kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta, Rabu (11/9) dini hari tadi.
Masinton awalnya melayangkan protes kepada KPU RI lantaran KPU Tapanuli Tengah tak menerima berkas pendaftarannya di masa perpanjangan pendaftaran karena terkendala akses Silon.
Terlebih, ia mengaku tak mendapatkan tanda terima penolakan pendaftaran sebagai bakal calon kepala daerah dari KPU Tapanuli Tengah.
Hanya ada satu calon di Pilbup Tapanuli Tengah hingga pendaftaran ditutup pada 27 Agustus lalu. KPU lantas membuka perpanjangan pendaftaran hingga 4 September.
Masinton kemudian meminta agar dalam rapat tersebut KPU mengambil sikap tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kasusnya.
Protes Masinton itu kemudian ditanggapi oleh Ketua KPU Mochamad Afifuddin. Ia mengatakan pihak internalnya yang akan melalakukan pengawasan hingga berpedoman pada undang-undang yang ada.
Tak merasa puas dengan jawaban tersebut, Masinton meminta komitmen yang tegas dari komisioner KPU dalam mengambil kebijakan tegas atas insiden yang diterimanya tersebut.
"Jangan bicara bahasa undang undang normatif, ini kita situasi seperti ini, saudara ketua harus paham Pak, dinamika dan kondisi psikologi di daerah itu, Ini kan kita diberi kewenangan undang-undang bapak bapak ini untuk mengambil keputusan," kata Masinton dengan nada tinggi.
"Yang saya minta gunakan, bukan lagi dengan bahasa normatif 'jadi begini, berdasarkan ini ini' sontoloyo! Gitu loh bos, saudara diberikan kewenangan," tambahnya lagi.
Masinton tak meminta KPU melanggar undang-undang. Ia hanya meminta KPU menjalankan tugasnya sesuai undang-undang menyikapi kasusnya.
Ia kemudian menyinggung demokrasi di Indonesia saat ini makin brutal lantaran berawal dari penyelenggaranya.
"Brutal demokrasi ini, anda yang menyebabkan. Brutalitas ini dimulai oleh penyelenggara kok, kok kalian membiarkan ini, di mana mental kalian? Saudara bermain main dengan apa yang terjadi di daerah hari ini, ngapain Anda dibayar triliunan tadi? Sebanding tidak dengan yang dikeluarkan rakyat untuk tugas kalian? Tidak sebanding," kata dia lagi.
Masinton kemudian meminta jajaran KPU yang notabenenya kebanyakan bekas aktivis untuk berpihak pada demokrasi.
Ia mengatakan kondisi di KPUD Tapanuli Tengah sudah tak menjalankan peraturan perundang-undangan sehingga dirinya tak bisa mendaftar.
"Saya menyatakan ini karena kita ingin tegakkan hukum dan perundang-undangan. Di sana tak ada lagi KPU yang menjalankan hukum dan perundang-undangan. Kalian bicara norma. Memble-memble. Apa kalian ini? Di mana enggak rusak apanya ini. Demokrasi kita rusak. Kebrutalan ini dimulai oleh penyelenggara," kata Masinton sambil menunjuk-nujuk jajaran KPU.
Sebelumnya Masinton dan Mahmud Efendi ingin mendaftar sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah 2024, namun ditolak KPU.
Keduanya ditolak karena partai pengusung belum mendaftarkan Masinton dan Mahmud melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Sarma Hutajulu menyebut pendaftaran ke Silon oleh PDIP dan Partai Buruh terkendala sehingga mereka mencoba mendaftar secara manual.
Atas penolakan itu, Sarma meminta KPU membuat berita acara penolakan tersebut.
Sumber: CNN
