Mahfud Tanggapi Jokowi Sebut IKN Proyek Rakyat: Nasibnya Juga Bisa Ditentukan Rakyat!

DEMOCRAZY.ID - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud Md menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan proyek presiden tapi keputusan yang sudah disetujui seluruh rakyat melalui DPR.

Mahfud mengakui memang betul kehendak rakyat karena keinginan Jokowi soal proyek IKN itu ditawarkan kepada rakyat dan rakyat setuju, lalu dijadikan undang-undang melalui DPR. 

“Jadi betul secara resmi kehendak rakyat," ujar Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis (26/9/2024).

Namun, lanjut Mahfud menegaskan, jika IKN itu disebut kehendak rakyat oleh Jokowi maka rakyat juga yang bisa memutuskan nasibnya, yaitu apakah akan dilanjutkan atau tidak. 

"Oleh sebab itu, nasibnya IKN juga bisa ditentukan oleh rakyat karena kan disebut kehendak rakyat," tutur Mahfud.

Sebelumnya, Jokowi mengklaim IKN bukan proyek presiden tapi keputusan seluruh rakyat. 

Pernyataan Jokowi itu disampaikan dalam sambutan di Rakornas Baznas tahun 2024, Istana Negara IKN, Rabu (25/9/2024), dikutip dari video Sekretariat Presiden.

“Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” ujar Jokowi.

Sementara itu pada Kamis (26/9/2024), Jokowi meminta daerah di sekitar IKN, Kalimantan Timur mempersiapkan diri untuk menyokong proyek IKN, termasuk masalah kebutuhan pangan.

"Semuanya disiapkan. IKN-nya sendiri kan belum selesai, mungkin masih 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Artinya, provinsi di sekitar IKN, kabupaten/kota di sekitar IKN harus mempersiapkan diri," kata Jokowi memberikan keterangan pers seusai meninjau persediaan beras di Kompleks Pergudangan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis, sebagaimana rekaman suara yang diterima di Jakarta.

Jokowi mencontohkan kebutuhan sayuran, buah hingga beras bisa disuplai dari daerah sekitar IKN. 

"Misalnya, urusan suplai untuk sayurnya dari mana, suplai ayamnya dari mana, suplai berasnya dari mana," ujar Jokowi.

Jika kebutuhan tidak mencukupi dari Provinsi Kaltim, Jokowi mengatakan kebutuhan pangan untuk IKN juga bisa disuplai dari provinsi-provinsi lainnya.

Namun, Jokowi menyebut seharusnya Provinsi Kaltim bisa mendukung kebutuhan pangan untuk IKN tanpa harus suplai dari provinsi lain.

"Kalau tidak cukup berarti harus ambil dari provinsi lain, tetapi kalau bisa mestinya disiapkan dari Provinsi Kalimantan Timur sendiri, didukung oleh kabupaten di sekitar Ibu Kota Nusantara, baik buah, baik sayur, baik beras, dan bahan-bahan pokok lainnya sehingga betul-betul memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat," beber Jokowi.

Sumber: Inilah