DEMOCRAZY.ID - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengungkap cara kerja kotor dari perusahaan-perusahaan tambang yang pernah mengelola lahan di Kalimantan. Lokasi tambang tersebut yang kini pengelolaannya diberikan kepada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Diketahui, Presiden Joko Widodo memberikan NU Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara di Kalimantan Timur, bekas lahan tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC). Sementara Muhammadiyah mendapatkan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia. Peneliti JATAM, Hema Situmorang menyampaikan bahwa kedua pengelola tambang tersebut sama-sama memiliki rekam jejak kerja yang buruk. "Dalam catatan kita punya jejak-jejak kotor begitu luar biasa. Bahkan sebelumnya, sudah diajukan untuk evaluasi ijin tambang yang ada di Kalimantan ketika akan lakukan perpanjangan kontrak. Baik KPC maupun Arutmin masuk juga di dalamnya," kata Hema dalam webinar 'Menola
DEMOCRAZY.ID - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengungkap cara kerja kotor dari perusahaan-perusahaan tambang yang pernah mengelola lahan di Kalimantan. Lokasi tambang tersebut yang kini pengelolaannya diberikan kepada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Diketahui, Presiden Joko Widodo memberikan NU Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara di Kalimantan Timur, bekas lahan tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC). Sementara Muhammadiyah mendapatkan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia. Peneliti JATAM, Hema Situmorang menyampaikan bahwa kedua pengelola tambang tersebut sama-sama memiliki rekam jejak kerja yang buruk. "Dalam catatan kita punya jejak-jejak kotor begitu luar biasa. Bahkan sebelumnya, sudah diajukan untuk evaluasi ijin tambang yang ada di Kalimantan ketika akan lakukan perpanjangan kontrak. Baik KPC maupun Arutmin masuk juga di dalamnya," kata Hema dalam webinar 'Menola