DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi soal dugaan kebocoran data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk miliknya, keluarganya, dan para pejabat negara. Jokowi menyebut insiden kebocoran data penduduk tak hanya terjadi di Indonesia, namun juga negara-negara lain. "Peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain," kata Jokowi kepada wartawan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024). Menurut dia, ada beberapa penyebab yang membuat data penduduk Indonesia diretas oleh para hacker. Misalnya, keteledoran password dan penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat berbeda-beda. "Semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi, atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk," jelasnya. Jokowi pun telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Keuangan, hingga Badan Siber
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi soal dugaan kebocoran data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk miliknya, keluarganya, dan para pejabat negara. Jokowi menyebut insiden kebocoran data penduduk tak hanya terjadi di Indonesia, namun juga negara-negara lain. "Peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain," kata Jokowi kepada wartawan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024). Menurut dia, ada beberapa penyebab yang membuat data penduduk Indonesia diretas oleh para hacker. Misalnya, keteledoran password dan penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat berbeda-beda. "Semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi, atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk," jelasnya. Jokowi pun telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Keuangan, hingga Badan Siber