DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur bukan proyek pribadinya.
Ia mengatakan pemindahan IKN sudah dengan izin DPR RI dan disetujui mayoritas fraksi partai.
"Jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan-tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara," kata Jokowi saat membuka Rakornas Baznas tahun 2024 di Istana Negara IKN, Rabu (25/9).
Menurut Jokowi, ia hanya mengeksekusi rencana yang sudah ada sejak lama. Ia menuturkan keinginan pindah ibu kota negara sudah pernah disampaikan Presiden ke-1 RI Sukarno dan Presiden ke-2 RI Soeharto.
Ia pun menjelaskan pemindahan ibu kota dilakukan sesuai tahapan, mulai dari mengajukan UU IKN hingga akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR.
"Jadi ini bukan keputusan Presiden saja. Tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," ucapnya.
Jokowi kemudian menceritakan salah satu alasan ia ingin segera mengeksekusi pemindahan ibu kota.
Ia bercerita kerap merasa inferior jika ada tamu asing yang datang ke Istana Negara di Jakarta atau Bogor.
Ia bingung harus merespons apa jika Istana Negara dipuji. Padahal, Istana yang ada merupakan warisan kolonial.
"Kadang-kadang kita merasa Inferior gitu. Waduh ini Istana simbol negara tapi bikinan kolonial," kata dia.
UU IKN disahkan pada 2022. Bertalian dengan itu, pemerintah sudah mengesahkan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai konsekuensi perubahan status Jakarta usai tak lagi jadi ibu kota.
Namun, sampai saat ini Jokowi belum juga meneken keputusan presiden terkait pemindahan ibu kota. Menurutnya, keppres tersebut bisa diteken presiden mendatang.
Jokowi soal Keppres IKN: Harus Siap Betul, Kalau Tanda Tangan Gampang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur masih belum rampung lantaran menunggu kesiapan di IKN.
"Kita melihat itu, kesiapan betul-betul ya, di sana harus betul-betul siap betul. Kalau hanya tanda tangan, tanda tangan, gampang itu," kata Jokowi usai meresmikan pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 Tahun 2024 di JCC, Jakarta, Rabu (18/9).
Jokowi mengatakan kesiapan itu meliputi infrastruktur, fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga SDM. Namun Jokowi masih belum menyampaikan kapan rencana penerbitan Keppres itu.
Jokowi hanya membuka peluang Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang menandatangani aturan pemindahan Ibu Kota baru itu.
"Yang tanda tangan bisa saya, bisa presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Yang paling penting kotanya siap betul," kata dia.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono sebelumnya mengatakan Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Indonesia hingga saat ini. Sebab perpindahan Ibu Kota secara lengkap dan resmi masih menunggu Keppres.
Namun terkait kapan waktu tepat Keppres diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, Dini menyebut bahwa hal tersebut kewenangan penuh presiden.
Kendati demikian, Dini kala itu memastikan pemerintah akan mengupayakan agar rentang waktu penerbitan Keppres dan juga pengesahan UU DKJ tidak terlampau jauh.
Sumber: CNN
