DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Wakil presiden ke 10 dan 12, Jusuf Kalla mengkritik Mendikbudristek, Nadiem Makarim.
Kemendikbudristek, kata JK, memiliki cakupan yang sangat luas sehingga memerlukan orang yang benar-benar kompeten.
Mulanya, JK menyinggung terkait menteri-menteri pendidikan terdahulu seperti Muhajir Effendy, Prof. Muhammad Nuh, hingga Anies Baswedan.
Ia menilai tokoh-tokoh tersebut memang tokoh yang mengerti akan pendidikan.
“Ada Muhajir, ada Prof. Nuh Rektor ITS, ada Anies Rektor Paramadina, ada kemudian Mas Nadiem yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor,” kata JK dalam acara diskusi bertajuk “Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan” yang digelar di Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta, Sabtu (7/9).
Ucapan JK itu disambut tertawa dan tepuk tangan sebagian hadirin. "[Saya] Minta maaf, Sekjen," ujar JK.
JK mengungkapkan bahwa Kemendikbudristek saat ini cakupannya tak hanya pendidikan. Ia menilai bahwa Kementerian tersebut tidak akan maju apabila Menterinya jarang “ngantor”.
JK mengaku beberapa kali meminta bertemu dengan Nadiem untuk membahas hal tersebut. Tapi, hal tersebut belum juga terlaksana.
Selain itu, JK juga mengatakan, agar ke depan posisi menteri tersebut bisa diisi oleh orang-orang yang benar kompeten pada pemerintahan berikutnya.
“Saya katakan aja supaya dari yang depan jangan lagi begitu pilih Menteri ya, untuk yang atas karena bagaimana berapa pun anggaran dikasih kalau COO-nya begini, bagaimana bisa jadi?” ujar JK.
JK lantas menyinggung soal tema diskusi tersebut yakni soal belanja wajib atau mandatory spending anggaran pendidikan yang juga turut dihadiri oleh pimpinan Komisi X DPR tersebut.
Sebagai pengusaha, JK mengatakan bahwa bakal memilih direktur perusahaan yang kompeten terlebih dahulu dibanding memusingkan anggaran.
“Kalau saya punya perusahaan, yang pertama saya siapkan di Dirut yang terbaik, bukan berapa anggarannya, dirutnya gimana itu? COO-nya gimana? baru kita bicara program, baru kita bicara anggaran,” tutup JK.
Belum ada tanggapan dari Nadiem mengenai kritikan dari Jusuf Kalla tersebut.
JK Kritik Kurikulum Merdeka: Apa Merdekanya?
Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla, mengkritik kebijakan kurikulum merdeka yang digagas oleh Mendikbudristek, Nadiem Makarim. JK menilai bahwa dirinya konservatif soal pendidikan.
Menurutnya kurikulum itu membuat anak-anak jadi tidak belajar. Sebab sudah tidak ada Ujian Nasional (UN).
"Saya konservatif, anak itu, kita ini, kita semua pernah sekolah kan? kapan kita belajar? kan mau ujian, ya, kan. Kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya?" kata JK, dalam acara diskusi bertajuk “Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan” yang digelar di Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta, Sabtu (7/9).
"Kampus merdeka, apa merdekanya? tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka," tambahnya.
Menurut JK, jangan asal menerapkan kurikulum untuk seluruh sekolah di Indonesia. Baginya Ujian Nasional juga tidak akan membuat seluruh siswa stres.
"Saya bilang biar aja kalau anak-anak itu berapa sih stres paling tinggi 1%, tapi lebih stres lagi kalau tidak ada kerjaan," ujarnya.
JK menerangkan jumlah SMK saat ini begitu banyak. Tapi lulusannya tidak bekerja sesuai kejuruannya.
“Kita punya luar biasa bikin SMK dia buat SMK sekarang di Indonesia 10 ribu swasta, 5 ribu pemerintah, tapi 75 persen caddy di lapangan golf tamatan SMK, siapa suka golf boleh tanya 75 persen caddy tamatan SMK,” kata JK.
JK menilai hal tersebut terjadi karena ada kesalahan pada dua faktor yakni ekonomi dan juga pendidikan.
“Dua-duanya salah, ekonomi kita tidak berkembang akhirnya mereka sekolah SMK tidak ada kerjaan atau mereka tamat asal tamat sehingga tidak bisa bekerja mengembangkan ekonomi,” ujarnya.
Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Siswa lebih dibebaskan untuk memilih pelajaran sesuai dengan minat dan bakat.
Sumber: Kumparan
