DEMOCRAZY.ID
'IKN, Tempat Yang Pas Untuk Mengubur Seluruh Legacy Mulyono'
Oleh: Ahmad Khozinudin
Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Dalam sebuah diskusi podcast bersama UI WATCH, penulis pernah menganalogikan Jokowi seperti ‘sepupu Stanley’ dalam film kartun SpongeBob SquarePants.
Dalam edisi tersebut, diceritakan paman SpongeBob mengirimkan sepupu Stanley ke rumah SpongeBob.
Dalam surat pengantar, paman SpongeBob menegaskan bahwa daya rusak Stanley luar biasa. Apa pun yang disentuh Stanley rusak.
Dan benar saja, ketika sepupu Stanley sampai di rumah Nanas milik SpongeBob, seluruh perabotan yang disentuh Stanley terbakar dan rusak.
TV, lemari es, hingga pakan untuk Gerry (siput peliharaan Spongebob), hancur dan rusak oleh sentuhan tangan sepupu Stanley.
Bahkan sepupu Stanley juga merusak pekerjaan SpongeBob di kedai Tuan Krabs. Semua yang disentuh sepupu Stanley, hancur berantakan.
Jokowi mirip dengan sepupu Stanley. Semua bidang kebijakan yang disentuh Jokowi rusak, hancur berantakan.
Terakhir Jokowi menyentuh kebijakan pasir laut, masalah ini pun jadi rusak setelah keran ekspor pasir laut dibuka oleh Jokowi (yang kini lebih “populer” disebut Mulyono).
Sampai nama Mulyono yang maknanya bagus, yaitu mulia, menjadi hinaan dan cacian setelah disentuh Jokowi.
Sejak Jokowi mengaku waktu kecil bernama Mulyono, maka sejak itulah nama Mulyono menjadi stereotip buruk.
Nama itu kini menjadi identik dengan karakter pembual, masa bodoh, licik sekaligus brutal, yang menjadi ciri dan karakteristik Jokowi.
Teranyar Jokowi alias Mulyono ini buka suara soal keputusan pindah IKN adalah keputusan seluruh rakyat Indonesia. Padahal sejak awal rakyat tidak pernah dilibatkan.
Sejak awal rakyat justru menolak rencana pindah IKN dengan menolak rencana pengesahan RUU IKN oleh DPR. Tapi sim salabim, RUU ini malah dikejar semalam dan langsung disahkan menjadi UU.
Saat fisik IKN di Kaltim belum siap dihuni, status DKI Jakarta buru-buru dihapus dengan UU DKJ.
Ibarat mau pindah rumah, rumah baru progressnya baru bangun pondasi, rumah lama sudah dirobohkan. Sekarang negara ‘keleleran’ di emperan. Tak jelas status ibu kota ini sekarang di mana.
Kalau anak sekolah ditanya di mana ibu kota negara Indonesia? Anak SD akan kebingungan menjawab. Menjawab Jakarta, faktanya status DKI Jakarta sudah dicabut.
Menjawab di IKN Kaltim, tapi seluruh gedung pilar kekuasaan seperti DPR dan MPR masih di Jakarta.
Prabowo mau dilantik di mana? Ini bikin pusing anak SD hingga profesor hukum tata negara.
Mau dilantik di Jakarta, status Jakarta bukan lagi DKI. Mau dilantik di IKN Kaltim, gedung MPR masih di Jakarta.
Masak iya mau dilantik di Kaltim, sambil nyewa gedung MPR sementara, hanya untuk pelantikan? Atau DPR mau terbitkan UU baru yang menganulir UU DKJ dan mengembalikan status DKI demi pelantikan Prabowo di Jakarta?
Jokowi ini memang biang masalah. Proyek IKN yang pasti mangkrak, pasti bermasalah, sekarang sudah didorong menjadi keputusan rakyat. Seolah itu tanggung jawab rakyat kalau mangkrak.
Giliran bansos disebut bantuan Presiden, meski duitnya dari pajak rakyat. Giliran utang, itu utang negara, walaupun keputusan menambah utang itu dilakukan Presiden.
Waktu mau bikin proyek IKN, disebut legacy Jokowi sebagai bapak infrastruktur. Begitu ketahuan mangkrak, buru buru IKN disebut keputusan seluruh rakyat.
Sebaiknya, setelah Jokowi diadili pasca lengser, pelaksanaan eksekusi putusan di proyek IKN saja. Mau dipenjara atau apa pun, laksanakan putusan itu di IKN.
Agar Jokowi menyatu bersama jin buang anak di lokasi maha karya kebohongannya, yakni proyek IKN. ***
