'IKN Gagal, Rakyat Mau Disalahkan: Dasar Jokowi!' Oleh: M Rizal Fadillah Pengamat Politik Bukan salah persepsi bahwa pindah Ibu Kota ke Penajam itu adalah kemauan Presiden. Itu fakta historis dan politisnya. Bahwa 93 % anggota Fraksi di DPR menyetujui adalah fakta hukum. Tidak adekuat dengan representasi kemauan rakyat. Semua orang se-dunia hampir mengetahui bahwa DPR RI di masa Jokowi adalah tukang stempel dan pemandu hore eksekutif. Ramai di Komisi bungkam di Paripurna. Selesai kongkalikong “happy together”. UU No 3 tahun 2022 tentang IKN dibuat dengan super cepat cukup 41 hari saja. Ada kesan kejar tayang agar IKN segera memiliki sandaran hukum meski perpindahan itu sendiri digantungkan pada terbitnya Keppres. Kebut-kebutan ini pula yang menyebabkan status Ibu Kota Jakarta cepat dicabut dengan mengubah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). UU No 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta buru-buru diketok agar Jokowi leluasa menandatang
'IKN Gagal, Rakyat Mau Disalahkan: Dasar Jokowi!' Oleh: M Rizal Fadillah Pengamat Politik Bukan salah persepsi bahwa pindah Ibu Kota ke Penajam itu adalah kemauan Presiden. Itu fakta historis dan politisnya. Bahwa 93 % anggota Fraksi di DPR menyetujui adalah fakta hukum. Tidak adekuat dengan representasi kemauan rakyat. Semua orang se-dunia hampir mengetahui bahwa DPR RI di masa Jokowi adalah tukang stempel dan pemandu hore eksekutif. Ramai di Komisi bungkam di Paripurna. Selesai kongkalikong “happy together”. UU No 3 tahun 2022 tentang IKN dibuat dengan super cepat cukup 41 hari saja. Ada kesan kejar tayang agar IKN segera memiliki sandaran hukum meski perpindahan itu sendiri digantungkan pada terbitnya Keppres. Kebut-kebutan ini pula yang menyebabkan status Ibu Kota Jakarta cepat dicabut dengan mengubah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). UU No 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta buru-buru diketok agar Jokowi leluasa menandatang